TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Hamzah Haz bisa jadi hadir dalam Silaturahmi Nasional Kader PPP. Tapi ia masih menunggu hasil rapat pengurus harian pusat partainya pada Kamis pekan ini.Hamzah menyampaikannya dalam pertemuan dengan sekitar 40 kader PPP di pesantren milik KH Safii Hazami di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin lalu. "Penolakan Pak Hamzah untuk hadir (dalam silaturahmi) bukan harga mati," kata sumber di pengurus pusat PPP di Jakarta, Selasa (22/2).Pertemuan menghadirkan sekitar 40 orang pengurus harian pusat dan kader PPP. Acara berlangsung "panas" karena sejumlah pengurus pusat PPP berkeras menolak silaturahmi tapi sebagian justru mendukung. Yang menolak silaturahmi antara lain Sulaiman Fadli dan Choirul Lubis. Adapun yang mendukung seperti Zarkasih Noer, Lukman Hakim Saifuddin, dan Suryadharma Ali. Pertemuan berlangsung hampir sembilan jam.Ketua Fraksi PPP di DPR Endin A.J. Soefihara dan Lukman Hakim Saifuddin membenarkan ada pertemuan itu. Tapi Endin enggan menjelaskan hasil pertemuan. "Saya hadir tapi tak penuh," ujarnya. Menurut sumber Tempo, pertemuan sepakat tak ada sanksi untuk pengurus yang menghadiri silaturahmi.Sejumlah kader PPP akan menggelar silaturahmi nasional di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 25-27 Februari. Mereka selama ini getol mengkritik Hamzah karena kekalahan telak PPP dalam Pemilu 2004. Pengurus pusat pun menentang acara itu dan mengancam memberi sanksi pengurus yang ikut terlibat.Dua hari lalu, sejumlah tokoh senior PPP dan pendukung silaturahmi meminta Hamzah bersedia menghadiri silaturahmi dan mencabut ancaman soal pemberian sanksi. Mereka antara lain Zarkasih Noer, Bachtiar Chamsyah, dan Aisyah Amini. Para politikus tadi pun sepakat muktamar dipercepat untuk mengganti Hamzah.Sementara itu, PPP Jawa Tengah mendukung percepatan muktamar. "Bahkan jauh sebelum para senior PPP menyampaikan hal itu, kami telah mengusulkan kepada pengurus pusat untuk segera melaksanakan muktamar," kata Sekretaris PPP Jawa Tengah Imam Munajat. Ia menjelaskan, desakan muktamar dipercepat muncul dari sejumlah kader di daerahnya yang akan mengikuti silaturahmi. Bahkan Ketua PPP Jawa Tengah Thoyfur berpesan kepada kader PPP agar mengusulkan muktamar dipercepat dalam silaturahmi nanti. Imam menilai, lebih baik muktamar digelar akhir tahun ini atau paling lambat awal 2006.Namun, pengurus PPP Sumatera Selatan terpecah dalam menyikapi silaturahmi. Wakil Ketua PPP Sumatera Selatan Ghuffran N.S. mengatakan, istilah silaturahmi nasional tak dikenal dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.Maka penyelenggaraan acara itu dianggap menyalahi aturan partai. Ia berharap kader PPP jangan menghadiri acara itu. Adapun Sekretaris PPP Sumatera Selatan Ibnu Hajar Dewantara menilai, pelarangan itu tak bisa dibenarkan. Sebab, itu hanya pertemuan biasa, bukan untuk menghasilkan suatu keputusan. "Secara pribadi saya akan mengikuti acara silaturahmi, bukan atas nama pengurus provinsi." Purwanto/Sohirin/Arif Ardiansyah-Tempo