TEMPO Interaktif, Kupang: TNI mengeluarkan larangan kepada masyarakat sipil menggunakan atribut militer dan lambang-lambang milisi di wilayah perbatasan RI-Timor Leste. Larangan ini dikeluarkan menyusul ditemukannya sejumlah warga yang bergabung dalam Front Pembela Merah Putih pimpinan mantan komandan milisi Eurico Gutteres. Kelompok ini biasa mengenakan pakaian loreng dan topi baret merah seperti prajurit TNI di wilayah Atambua dan perbatasan kedua negara.Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang Kolonel Infantri Muswarno Moesanip yang dihubungi di Kupang, Selasa (22/2) mengatakan pihaknya tidak akan bertoleransi kepada organisasi organisasi massa maupun satgas parpol untuk menggunakan seragam loreng di wilayah perbatasan RI. Hal ini dilakukan untuk menghindari tudingan dunia internasional bahwa milisi masih beraktifitas. "Salah satu tugas pokok pasukan pengaman perbatasan yakni mencegah dijadikannya Timor barat dan wilayah perbatasan sebagai basis pertahanan kelompok sipil bersenjata, untuk melakukan penyerangan ke Timor Leste," kata Moesanip. Sementara itu, Kapolres Belu Ajun Komisaris Besar Polisi Ekotrio Budhiniar yang dihubungi terpisah mengakui adanya penggunakan atribut mirip seragam TNI oleh anggota Front Pembela Merah Putih. Namun kepolisian tidak memiliki kewenangan mengeluarkan larangan kepada masyarakat. Menanggapi larangan penggunaan atribut mirip militer, Ketua Umum Front Pembela Merah Mutih Eurico Gutteres mengatakan organisasi yang dipimpinnya telah terdaftar secara sah dan memiliki AD/ART. "Kami tidak sependapat dengan larangan ini. Organisasi kami diakui negara karena terdaftar secara resmi," katanya. Malah Eurico menuding TNI sengaja mencari kambing hitam.Jems de Fortuna