Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
TEMPO.CO, Jakarta - Strategi diplomasi kelautan Indonesia belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada kian buruknya kinerja kerja sama ekonomi Indonesia pada level regional dan internasional.
Lalu belum tuntasnya pembahasan perbatasan laut Indonesia dengan sepuluh negara tetangga. Bahkan masih ditemukan tindak kekerasan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.
“Faktanya, melalui media daratan, Indonesia hanya berbatasan dengan tiga negara. Sedangkan melalui lautan, Indonesia berbatasan langsung dengan sepuluh negara,” kata Iman Sunario, Ketua Yayasan Suluh Nusantara Bakti, mengkritik pemerintah.
Dewan Kelautan Indonesia (2012) mengatakan, jika membandingkan antara luas wilayah perairan RI dan jumlah kapal yang menangani penegakan hukum dan keamanan di laut, yaitu luas wilayah (5.800.000 km2) dibagi jumlah kapal (870 unit), sama dengan 6.666 km2/kapal.
Artinya, rata-rata setiap satu kapal patroli harus mengawasi luas wilayah perairan laut seluas 6.666 km2. Tantangan lainnya, aksesbilitas dari dan ke pulau-pulau kecil Indonesia sangatlah terbatas. Target membuka 90 trayek laut perintis hingga 2014 belum juga tercapai berdasarkan data Kementerian Perhubungan pada 2013.
Menurut Iman, dalam upaya mengungkap kekuatan diplomasi negeri maritim Nusantara pada masa lalu dan mempersiapkan strategi diplomasi kelautan Indonesia ke depan, menjawab tantangan dari dalam maupun luar negeri, Yayasan Suluh Nusantara Bakti akan menggelar diskusi publik pada Sabtu, 5 April 2014. Tema diskusi ini adalah “Hubungan Mancanegara dan Strategi Diplomasi Kelautan Indonesia.”
Acara yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta ini akan menghadirkan pembicara Irawan Djoko Nugroho, Dr Ivan Yulivan, dan diplomat senior Prof Dr Hasjim Djalal. (Baca: Pengelolaan Laut Indonesia Dinilai Gagal)
Iman mengatakan Pemilu 2014 harus menghasilkan presiden yang memiliki pengetahuan dan perhatian besar untuk mengutamakan aspek kelautan dalam tiap-tiap diplomasi luar negeri Indonesia.
Hal ini dapat dimulai dengan memperkuat armada laut nasional, baik untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, memfasilitasi perdagangan antarpulau, maupun memperkuat transportasi yang menghubungkan pulau-pulau kecil di Indonesia. "Dengan kekuatan domestik seperti itu, Indonesia akan kembali disegani oleh bangsa-bangsa lain,” kata Iman.
RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran
20 Juli 2023
RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran
Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.
