Joko Indiarto, staf Humas Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, menunjukan salinan surat dari Hakim Tindak Pidana Korupsi Ramlan Comel di Bandung, Jawa Barat (6/2). Dalam surat tersebut Hakim Ramlan Comel menyatakan mengundurkan diri sebagai Hakim Tipikor Bandung dan menolak tuduhan menerima suap dari kasus Bansos pemerintah kota. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO,Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain mempersilakan pemerintah mencairkan dana bantuan sosial. Syaratnya, penyaluran tersebut sudah direncanakan dengan matang. "Kalau semuanya terencana dengan baik, kan tidak masalah," katanya seusai penandatanganan komitmen pencegahan korupsi oleh Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu, 2 April 2014 (Baca: KPK Cium Gelagat Kongkalikong Dana Bansos).
Zulkarnain mengatakan lembaganya menjaga dana ini agar tak diselewengkan. Soalnya, dari pengalaman KPK, beberapa penyaluran dana itu rawan penyimpangan. Penyelewengan itu contohnya disebabkan oleh perencanaan yang tak tersusun dengan baik, tak terlaksana, dan tak jelas pertanggungjawabannya (Baca: Kemenkes Ngotot Cairkan Dana Bansos).
Terlebih, kata Zulkarnain, saat ini pemilihan umum sudah di depan mata. Menurut dia, dana ini kemungkinan bisa diselewengkan oleh pejabat yang menjadi kader partai ataupun tengah mencalonkan diri sebagai legislator. "Biasanya dalam momen itu banyak yang disalahgunakan," ujarnya. Ia mengingatkan semua kementerian yang memiliki anggaran dana bansos agar berhati-hati dalam mengelola dana itu.
Wakil Ketua KPK lainnya, Busyro Muqoddas, sebelumnya mengingatkan calon legislator inkumben tak menggunakan dana bansos untuk kampanye. KPK tak segan menindak calon legislator yang melakukan pelanggaran itu. "Kalau ada laporan masyarakat kepada kami, caleg inkumben menteri maupun level di bawahnya, DPR maupun DPRD, yang menggunakan dana bansos atau dana lain kategori gratifikasi, akan kami proses," ujarnya.
Busyro mengatakan salah satu modus penyelewengan dana bansos adalah program yang mendapat kucuran dana bersifat fiktif. Organisasi atau koperasi yang menjalankan program itu juga ternyata tak ada. Cara lainnya adalah dana yang dicairkan tidak disertai pertanggungjawaban yang jelas. “Peruntukannya juga tak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Busyro (Baca juga: Partai Politik Incar Dana Bansos Rp 91,8 Triliun).
