TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa, menyatakan pihaknya sedang memeriksa penyaluran bansos menjelang Pemilu 2014. Sebelumnya, pada tahun anggaran 2012, BPK melansir penyimpangan triliunan dana bansos. Sebesar Rp 9,7 triliun dari total Rp 75,7 triliun dinyatakan tidak tepat sasaran dan sebesar Rp 1,3 triliun dicairkan, tapi tidak disalurkan. "Kalau tidak diperiksa, Rp 1,3 triliun itu tidak dikembalikan ke negara," ujar Ali Masykur di Jakarta, Selasa, 1 April 2014. (Baca: PPATK: Caleg Jangan Dompleng Dana Bansos)
Ia membenarkan bahwa modus penyimpangan dana bansos berulang. Pertama, bansos disalurkan ke lembaga yang tidak berhak menerima ataupun lembaga fiktif. Kedua, pemotongan dana bansos lantaran pihak pemberi dan penerima bersekongkol. Ketiga, bansos digunakan untuk kepentingan politik dan biasanya terkait pilkada. Masyarakat, menurut Ali Masykur, hanya mengetahui kalau bantuan tersebut berasal dari kepala daerah. "Padahal, sesungguhnya dari APBD dan APBN," ucapnya. (Baca: Modus Penyalahgunaan Duit Bansos Saat Pemilu)
Terkait temuan lembaganya itu, Ali mengatakan BPK menyarankan pemerintah menerapkan rambu-rambu. Di antaranya, mekanisme pencairan, penyaluran dan otorisasi pencairan anggaran bansos diselenggarakan secara ketat dan betul-betul ditujukan untuk lembaga atau yayasan yang membutuhkan. Hal ini penting sebab banyak proses penyaluran bansos yang dilakukan secara fleksibel.
Fleksibilitas semacam itu, menurut dia, bisa saja digunakan anggota DPR untuk mendulang suara di daerah pemilihannya. "Nanti dibagi-bagi bansos antara pemda dengan teman-teman DPR. Dapat berapa paket program sosial, bantuan sosial. Sambil reses, membawa itu, itu kan fleksibel," ujarnya.
Rekomendasi lainnya yang diajukan BPK, kata Ali, adalah penindakan atas bansos-bansos fiktif, khususnya untuk mencegah penyimpangan yang terjadi menjelang Pemilu 2014. Tapi, untuk situasi khusus seperti bencana alam, atau bantuan yang menyangkut keberlangsungan hidup rakyat miskin, dia menyatakan harus tetap berjalan.
MARTHA THERTINA
Topik terhangat:
MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo| Lumpur Lapindo
Berita terpopuler lainnya:
3 Insiden Ini Bikin Heboh Saat SBY Berkampanye
PPATK Kritik Cara KPK Tangani Adik Ratu Atut
Telat Ngantor, Jokowi: Pemimpin Kok Diabsen
Kata Ahok Soal Sumbangan Rp 60 M Prabowo di Pilgub
