Sejumlah pendemo berjubah hitam melakukan aksi anti politik uang menyambut Pilkada Surabaya di depan Gedung Grahadi, Surabaya. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi agar penyaluran dana bansos ditunda hingga pemilu berakhir mendapat dukungan dari lembaga negara lain. Wakil Ketua Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso, setuju bahwa jika tak mendesak, lebih baik dana bansos ditunda saja. "Urgensinya harus jelas, jangan jelang pemilu bagi-bagi bansos macam-macam, aneh. Urgensinya apa kasih traktor, lele, domba, kambing. Apakah ada bencana tanah longsor? Banjir?" ucap Agus kepada Tempo, Selasa, 1 April 2014. (Baca: Modus Penyalahgunaan Duit Bansos Saat Pemilu)
Dia mengingatkan banyak temuan penyimpangan bansos jelang pemilihan kepala daerah (pilkada). "Sepertinya untuk money politics," kata dia. Penyimpangan serupa berpeluang terjadi jelang pemilihan anggota legislatif dan calon presiden. Agus menjelaskan, modus penyimpangan dana bansos berulang saban tahun. Dana mengalir ke lembaga swadaya masyarakat (LSM) fiktif atau LSM yang berisi kroni-kroni, sang pembobol bansos, atau ke koperasi-koperasi yang hidup lagi setelah lama mati.
Ia tak mempersoalkan adanya bantuan sosial. "Kalau rakyat susah diberi bantuan, tidak apa-apa," ucapnya. Namun, bantuan harus transparan dan kepentingannya jelas. "Sekarang hal ini disuarakan lebih keras. Jangan caleg-caleg itu dompleng di situ," ucapnya. (Baca: SBY Minta Kementerian Hati-hati Cairkan Bansos)
Bukan cuma dana bansos yang dibobol. Menurut Agus, penyimpangan jelang pemilu juga ditemukan pada dana hibah dan kredit dari bank. Kasus anyar yang terkuak adalah kredit fiktif Bank Jawa Barat Banten oleh tersangka Direktur PT Cipta Terang Abadi, Yudi Setiawan. Dana kredit diduga mengalir, salah satunya untuk pilkada. Yudi mengaku pernah memberikan cek senilai Rp 500 juta untuk pilkada Jabar dan menyerahkan uang ratusan juta untuk memenangkan salah satu pasangan kandidat Gubernur Jakarta, keduanya pada 2012.
