Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan aksi Kamisan di tengah kabut asap yang menyelimuti kota di depan kantor Gubernur, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau (13/3). Selain menuntut penuntasan kasus-kasus HAM, jaringan solidaritas korban untuk keadilan juga meminta kepada Pemerintah agar secepatnya menyelesaikan permasalahan kabut asap kebakaran lahan dan hutan di Riau. ANTARA/Rony Muharrman
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengaku titik api di sejumlah wilayah Riau telah padam. Satelit NOAA 18 tidak lagi mendeteksi titik api. Meskipun tidak ada titik api, asap masih keluar dari lahan gambut yang terbakar.
"Artinya masih ada bara api pada lahan gambut di kedalaman 2-10 meter. Kondisi ini menyebabkan asap tipis masih menutupi beberapa daerah. Jarak pandang 5-7 kilometer," katanya kepada Tempo melalui pesan BlackBerry, Senin, 31 Maret 2014.
Menurut Sutopo, Operasi Terpadu Pemadaman Api dan Asap masih terus diintensifkan. Operasi darat dan udara difokuskan pada wilayah titik asap. Sebanyak 2.856 personel satgas darat tetap dikerahkan untuk melakukan pemadaman api sekaligus memburu pembakar. Mereka berpatroli pada siang dan malam. Adapun bantuan 1.000 pasang sepatu bagi personel di lapangan segera dikirim. "Banyak sepatu yang melepuh terkena panas," ujarnya.
Selain itu, pemadaman dari udara dengan modifikasi cuaca dan water bombing terus dilakukan. Total 105 ton garam telah disemai di awan untuk menurunkan hujan. Water bombing telah menjatuhkan 12,5 juta liter air di titik api dengan helikopter.
Sutopo menambahkan, Kepala BNPB Syamsul Maarif terus memimpin operasi hingga kini. Sesuai target Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni operasi terpadu berlangsung tiga pekan, berakhir 4 April 2014, dia mengaku upaya pemadaman telah memperoleh hasil maksimal.
Syamsul Maarif menggelar rapat koordinasi membahas penanganan jangka menengah di Pekanbaru, kemarin. Sesuai perintah Presiden SBY, setelah operasi terpadu selama tiga pekan, maka kendali akan diserahkan kepada Gubernur Riau.
Meski demikian, kata dia, pemerintah pusat tetap mendampingi untuk memberikan bantuan yang bersifat ekstrem. Untuk itu keterlibatan dari Pemda Riau dan pemda kabupaten/kota harus lebih aktif dalam mengatasi bencana asap di daerahnya.
