Kasus Asian Agri, Presiden Harus Panggil Kejagung

Reporter

Editor

Anton Septian

Senin, 17 Maret 2014 23:22 WIB

Suwir Laut. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Anti Mafia Pajak meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun tangan menangani kasus pengemplangan pajak Asian Agri Group triliunan rupiah. Peneliti Indonesian Corruption Watch, Emerson Yuntho, yang menjadi anggota koalisi, beralasan penghentian penyidikan delapan tersangka pengemplangan pajak tersebut tak sesuai dengan amanat yang disampaikan SBY untuk menyelesaikan kasus ini pada 2008.


"Presiden harus memanggil Kejaksaan Agung untuk menjelaskan penuntasan kasus ini," katanya saat menggelar jumpa pers di kantornya, Senin, 17 Maret 2014.

Praktisi perpajakan, Prastowo, yang juga menjadi anggota koalisi menilai alasan Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan kasus tersebut lantaran terbentur asas nebis in idem tak tepat. Soalnya, delapan tersangka itu belum pernah dituntut dalam perkara yang sama. "Kejaksaan keliru menggunakan asas nebis in idem," katanya.

Kejaksaan Agung menutup kasus delapan tersangka dugaan penggelapan pajak 14 perusahaan Asian Agri Group. Kejaksaan berdalih mereka tak bisa dituntut ke pengadilan karena, dalam kasus itu, Mahkamah Agung sudah memvonis bersalah mantan Manajer Pajak Asian Agri Group, Suwir Laut. "Tersangka lainnya sudah terabsorbsi (terwakili) oleh Suwir Laut," kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, Basuni Masyarief, Kamis lalu.

Menurut Prastowo, alasan bahwa para tersangka lainnya telah terabsorbsi oleh Suwir tak benar. Soalnya, dilihat dari Ketentuan Umum Perpajakan, Suwir Laut bukan sebagai penanggung jawab masalah tersebut. "Dia tak memenuhi syarat sebagai kuasa pengurus pajak," ujanya.

Ia pun mendesak agar penyidikan kasus ini tetap dilanjutkan. Dengan demikian, kejaksaan dan penyidik pajak bisa mencari siapa pengurus atau kuasa sebenarnya untuk mengusut tuntas kasus ini. "Direktorat Jenderal Pajak perlu mengajukan praperadilan jika betul penyidikan delapan tersangka itu dihentikan," ujarnya.

NUR ALFIYAH

Baca juga:
Petinggi Demokrat Minta Ruhut Santun Kritik Jokowi
Ini Surat Rp 1 Miliar dari Prabowo ke Kepala Desa
Manchester Bertekuk Lutut di Rumah Sendiri
Begini, Kronologi Longsor "Saung Wargi" Lembang
Mengapa Sinyal Darurat Malaysia Airlines Tak Aktif

Berita terkait

Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator

11 Agustus 2022

Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator

Berikut beberapa kasus besar yang pernah berhasil dibongkar karena bantuan justice collaborator.

Baca Selengkapnya

Selibat di Balik Mobil Mewah: Pemalsuan Hingga Penghindaran Pajak

27 Desember 2019

Selibat di Balik Mobil Mewah: Pemalsuan Hingga Penghindaran Pajak

Dalam kasus Lamborghini, pemalsuan kepemilikan mobil mewah jenis supercar itu berawal saat Abdul Rochim meminjam uang Rp 700 ribu.

Baca Selengkapnya

Kasus Penodongan, Pemilik Lamborghini Juga Diduga Gelapkan Pajak

26 Desember 2019

Kasus Penodongan, Pemilik Lamborghini Juga Diduga Gelapkan Pajak

Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menemukan peluru aktif dari kediaman pengemudi Lamborghini tersangka penodongan 2 pelajar SMA di Kemang.

Baca Selengkapnya

40 Mobil Mewah Terjaring Razia Pajak, Ada Mercy Hingga BMW

23 Desember 2019

40 Mobil Mewah Terjaring Razia Pajak, Ada Mercy Hingga BMW

Pemerintah DKI tengah gencar menagih pajak kendaraan, termasuk mobil mewah, bangunan dan BPHTB dengan cara jemput bola alias door to door.

Baca Selengkapnya

Razia 62 Mobil Mewah di Mal, Potensi Pajak Rp 275,38 Juta

22 Desember 2019

Razia 62 Mobil Mewah di Mal, Potensi Pajak Rp 275,38 Juta

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menemukan 62 kendaraan yang mayoritas mobil mewah penunggak pajak dalam razia di mal, hari ini.

Baca Selengkapnya

Razia Mobil Mewah di Pacific Place, BMW X6 Tunggak Pajak Rp 34,4 Juta

22 Desember 2019

Razia Mobil Mewah di Pacific Place, BMW X6 Tunggak Pajak Rp 34,4 Juta

Badan pajak DKI menemukan empat mobil mewah penunggak pajak terparkir di basement mal Pacific Place Jakarta, hari ini.

Baca Selengkapnya

BPRD Temukan Rubicon Penunggak Pajak 8 Tahun Saat Razia di Citos

21 Desember 2019

BPRD Temukan Rubicon Penunggak Pajak 8 Tahun Saat Razia di Citos

Badan Pajak dan Retribusi Daerah alias BPRD DKI Jakarta memergoki Jeep Rubicon penunggak pajak hingga 8 tahun.

Baca Selengkapnya

DKI Minta Maaf Sebut Moge Triumph Tunggak Pajak

17 Desember 2019

DKI Minta Maaf Sebut Moge Triumph Tunggak Pajak

Pemilik moge Triumph itu sebelumnya menyampaikan protes karena motornya disebut menunggak pajak padahal masih aktif sampai Juli 2020.

Baca Selengkapnya

Petugas Dapati Moge Nunggak Pajak Rp 8 Juta di Mal Senayan City

15 Desember 2019

Petugas Dapati Moge Nunggak Pajak Rp 8 Juta di Mal Senayan City

Saat razia kendaraan bermotor, petugas menemukan tiga kendaraan moge yang menunggak pajak.

Baca Selengkapnya

Akhir Tahun, Jakbar Kejar Potensi Pajak Kendaraan Rp 7 Miliar

13 Desember 2019

Akhir Tahun, Jakbar Kejar Potensi Pajak Kendaraan Rp 7 Miliar

Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Jakbar tengah menggencarkan penagihan pajak kepada para pemilik mobil mewah.

Baca Selengkapnya