TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah Indonesia dan Timor Leste menargetkan, pembentukan Komisi Persahabatan atau Comission Truth and Friendship (CTF) selesai pada Februari ini. "Pertemuan kemarin (7 dan 8 Februari) sangat bersahabat. Alhamdulillah kemajuannya bagus. Target kita segera melaporkan ke pimpinan masing-masing negara, harapannya akhir bulan ini sudah bisa disepakati," ujar Menteri Luar Negeri Nur Hasan Wirayuda usai melantik Pejabat Konsul Jenderal dan Pejabat di lingkungan Departemen Luar Negeri (Deplu), Jumat (11/2), di kantornya, di Jakarta. Menurut Hasan Wirayuda, sesuai mandat Pemimpin RI dan Timor Leste saat pertemuan di Tampak Siring, Bali, 14 Desember 2004 lalu, Komisi (CTF) akan bertugas menutup beban dan bagian sejarah masa lalu RI dengan Timor Leste secara baik, guna memajukan kerja sama dan hubungan persahabatan kedua negara. "Hubungan masa lalu yang saya maksud yaitu kasus tuduhan pelanggaran HAM berat, yang terjadi menjelang dan saat jajak pendapat 1999," jelasnya sambil mengatakan, saat ini masih ada sedikit rumusan di preambul yang harus disempurnakan di tingkat menteri.Hasan memaparkan, pembentukan dan tugas CTF tidak akan tergantung pada hasil pengadilan ad hoc pelanggaran HAM berat yang saat ini sedang berlangsung, di Indonesia. "Kalau ToRnya (Term of Reference) selesai Februari, maka akan dihitung kira-kira berapa lama mengangkat sejumlah anggota komisi dari kedua negara," tandas Hasan. Dia juga menegaskan, Komisi tidak berprasangka (prejudice) terhadap proses peradilan yang masih berlangsung. Komisi Persahabatan rencananya akan diisi para tokoh yang punya integritas tinggi dari kedua negara. Tetapi Hasan belum bisa memastikan siapa saja yang akan menjadi anggota komisi. "Mungkin saya akan bertemu sekali lagi dengan Menlu Ramos Horta dalam satu atau dua mingu ini," ujarnya sambil mengatakan kedua negara sudah membicarakan pembentukan sekretariat bersama, yang rencananya akan ditempatkan di tengah-tengah kedua negara. Pembentukan Komisi Persahabatan merupakan inisiatif Indonesia dan Timor Leste. Sebelumnya, kedua negara menyepakati pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR atau Truth and Reconsiliation) guna menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat saat jajak pendapat di Timor Leste tahun 1999. Namun dalam perjalanannya, Timor Leste mengusulkan mengubah nama KKR menjadi Komisi Persahabatan (Truth and Friendship) dengan alasan rekonsiliasi sebenarnya sudah berjalan sejak tiga tahun lalu. Pembentukan komisi ini juga dilatarbelakangi keinginan memperjelas dan menemukan kebenaran bagian kelam sejarah kedua negara, yang harus direkonsiliasikan. Sunariah