Biaya Makan Tahanan di KPK Paling Mahal  

Rabu, 12 Maret 2014 12:44 WIB

Petugas memeriksa makanan dan minuman yang dititipkan oleh pembesuk narapidana/tahanan pasca kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Kerobokan, Denpasar, Jumat (24/2). ANTARA/Nyoman Budhiana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Forum Pemerhati Pemasyarakatan Hasanuddin Massaile menyoroti perbedaan standar biaya makan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, standar biaya makan di Lapas dan Rutan Kemenkumham paling rendah, yakni Rp 14 ribu/hari/orang.

"Makanan yang diberikan hanya dengan kualitas gizi ala kadarnya," kata Hasanuddin dalam Sambutan Seminar Nasional Setengah Abad Sistem Pemasyarakatan di kantor Kemenkumham, Rabu, 12 Maret 2014. Ia membandingkan dengan biaya makan di rumah tahanan lain. Paling tinggi biaya makan tahanan KPK, Kejaksaan, BNN, dan Kepolisian, yakni Rp 40 ribu/orang/hari. (baca: Hakim Minta Suami Airin Tak Pilih-pilih Makanan)

Di lain pihak, tahanan Imigrasi mendapat jatah Rp 34 ribu/orang/hari dan tahanan anggota Polri-TNI sebesar Rp 30 ribu/orang/hari. "Tentu kita mengapresiasi instansi yang sudah mendapatkan standar biaya makan yang lebih memadai. Namun, kenapa ada perbedaan yang mencolok," kata dia.

Lebih miris lagi, ujar Hasanuddin, tidak ada biaya pemeliharaan kesehatan bagi narapidana. "Serta tidak dijamin Jamkesmas per 1 April 2014 ini," katanya. (baca: KPK: Belum Ada Laporan Anas Tolak Makanan Rutan)

LINDA TRIANITA

Terpopuler
Status Gunung Slamet Masih Waspada
Ini Dia Penumpang Gelap Malaysia Airlines
Lenovo Giat Pasarkan Perangkat All-in-One

Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

7 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

19 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

20 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya