Lewat Choel pula Andi dituduh menerima Rp 4 miliar dari PT Global Daya Manunggal, subkontraktor proyek yang totalnya bernilai sekitar Rp 2,5 triliun tersebut. Dalam dokumen yang diperoleh Tempo, perbuatan Andi dituding mengakibatkan negara berpotensi merugi hingga Rp 464,39 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendakwa Andi telah melakukan perbuatan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. "Ia didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo saat dihubungi, Ahad, 9 Maret 2014. Ancamannya 20 tahun penjara.
Menurut dokumen tersebut, Andi memprioritaskan pembangunan pusat pendidikan Hambalang, Bogor, dalam program Kementeriannya. Padahal, tulis dokumen itu, belum ada penelitian tentang kondisi tanah di lokasi proyek.
Proses lelang proyek yang dimenangi Kerja Sama Operasi PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya itu pun penuh kongkalikong antara panitia dan peserta, juga melanggar sejumlah peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Desember 2011, lokasi proyek Hambalang malah terkena longsor sehingga proyek gagal dan mangkrak.
Pengacara Andi, Harry Ponto, membantah kliennya menerima duit dari proyek Hambalang. Menurut dia, tak ada bukti bahwa kliennya menerima uang terkait proyek Hambalang melalui Choel. Ia menyatakan Choel tak tahu soal proyek Hambalang sehingga tak masuk akal jika Choel berkongkalikong dalam pelaksanaannya. "Dalam surat dakwaan, tidak terungkap bagaimana dia (Andi) menerima uang melalui Choel. Ada missing link di sini," ujar dia, Rabu, 5 Maret 2014.
