Kebudayaan Bahari Belum Jadi Politik Tata Ruang  

Reporter

Sabtu, 8 Maret 2014 16:47 WIB

Suasana lansekap tata ruang kota Jakarta di malam hari, Jakarta, (9/1). DPRD DKI Jakarta menyatakan masih terdapat delapan masalah kritis Ibu Kota yang perlu diselesaikan di Tahun 2014 diantaranya kemacetan, banjir, kemiskinan, lingkungan hidup, dan tata kota, ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Politik kebijakan penataan ruang di Indonesia belum mempertimbangkan aspek kebudayaan bahari. Hal ini berdampak pada meluasnya banjir, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan di kota-kota pantai Indonesia.

Menurut Iman Sunario, Ketua Yayasan Suluh Nuswantara Bakti yang juga arsitek ahli perkotaan Jakarta, memiliki 13 sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. Potensi besar yang seharusnya dapat menjadi solusi perkembangan transportasi air dan pariwisata. "Minimnya wawasan kelautan telah menjadikan potensi itu berbalik menjadi ancaman berupa banjir, kemacetan, dan kemiskinan yang urung teratasi," kata Iman.

Berdasarkan data pemantauan 13 sungai oleh BPLHD DKI Jakarta pada September 2012 diketahui ada 82,6 persen dari 67 titik pemantauan berstatus tercemar berat, 10,1 persen tercemar sedang, 7,2 persen tercemar ringan, dan 0 persen kondisi baik.

Pada kondisi demikian, pesisir Teluk Jakarta ditandai pula dengan kemiskinan dan kerusakan lingkungan yang parah. Sebagai kota pantai, Jakarta barometer pembangunan Indonesia. "Jika kondisi sosial dan lingkungan di Teluk Jakarta, yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari Istana Negara, sudah rusak parah, bagaimana kita dapat berharap banyak dengan pembangunan kota-kota pantai di timur Indonesia? Atau bahkan di pulau-pulau terdepan," kata Iman. (Baca: Pengamat: Konsep Megapolitan Harus Atur Anggaran)

Untuk menggali dan mengungkap modal budaya bahari dalam pembangunan Indonesia ke depan, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti akan menyelenggarakan sebelas serial diskusi bulanan. Pada Sabtu, 8 Maret 2014, berlangsung serial diskusi keenam dengan tema "Ekspresi Budaya dalam Komunikasi Masyarakat Maritim". Sebagai pembicara Prof Dr Edi Sedyawati; Prof Dr Yasraf Amir Piliang; dan Prof Eko Budihardjo, MSc.

"Dalam budaya luhur kebaharian Indonesia, sungai dan sumber daya alam adalah milik komunal, bukan individual. Karena itu, membiarkan sungai kotor, hutan gundul, dan laut dikaveling-kaveling bukanlah adab pembangunan yang mencerminkan kebudayaan Indonesia," kata Iman.

EVIETA FADJAR




Berita Terpopuler
KPK Sita Rumah Anas di Duren Sawit dan Tanah di Yogya
Prya Ramadhani Meninggal, Ardie Bakrie Terpukul
Pramono Edhie: Andai Presidennya Mega, Aku Piye?
KPK Sita 6 Truk Hino Milik Wawan
Priya Ramadhani Meninggal Akibat Kanker Tulang

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

37 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

6 Maret 2024

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Dorong Pertumbuhan Perkotaan Berkelanjutan

16 Desember 2023

Pemerintah Dorong Pertumbuhan Perkotaan Berkelanjutan

RDTR bukan hanya sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai wahana inovasi yang juga mempertimbangkan beberapa isu global yang dihadapi

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Pakar Tata Kota Sebut Tata Ruang Jakarta Jadi Pemicu Banjir

27 Oktober 2022

Pakar Tata Kota Sebut Tata Ruang Jakarta Jadi Pemicu Banjir

Nirwono Joga menyebut banjir Jakarta adalah konsekuensi logis.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya