Soal Dana untuk PKB, Mantan Bos Lion Air Bungkam  

Reporter

Rabu, 5 Maret 2014 19:44 WIB

Rusdi Kirana. REUTERS/Tim Chong

TEMPO.CO, Jakarta - Bos Lion Air, Rusdi Kirana, mengundurkan diri dari jabatan chief executive officer maskapai penerbangan tersebut pada Rabu, 5 Maret 2014. Rusdi mundur setelah menjabat Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.

Kemungkinan besar Rusdi mundur dari Lion Air karena ingin berfokus pada kiprahnya di dunia politik. Namun saat ditanya ihwal sumbangannya kepada PKB dalam bentuk dana, Rusdi enggan menjawab. "Kalau soal pendanaan, kami sama-sama berbagi. Susah memperkirakan persentasenya karena bukan perusahaan," katanya, ketika ditemui di kantornya, Rabu, 5 Maret 2014.

Menurut Rusdi, skema pendanaan di PKB bermacam-macam. Setiap kader, kata dia, memiliki nilai sumbangan yang berbeda-beda. (baca: PKB Lapor Dana Kampanye Rp 15,5 Miliar).

Rusdi Kirana masuk dalam jajaran pengusaha sukses di Indonesia. Pada 2012, Rusdi masuk daftar 40 orang terkaya di Indonesia. Dia menempati urutan 33 dengan aset senilai US$ 900 juta.

Bersama kakaknya, Kusnan Kirana, Rusdi mendirikan Lion Air pada 2000 setelah sebelumnya menggeluti bisnis biro perjalanan wisata Lion Tours selama 13 tahun. Lion Air pun muncul dengan sederet gebrakan. Pada Maret 2013, maskapai penerbangan bertarif rendah ini memborong 234 unit pesawat Airbus dengan nilai kontrak 18,4 miliar euro atau sekitar Rp 123 triliun. (Baca: Lion Bisa Iklankan PKB di Badan Pesawat, Asal... )

Selain menggeluti bisnis penerbangan, Rusdi juga menjalankan usaha media dengan menerbitkan koran Harian Nasional. Koran yang dibagikan secara gratis di dalam pesawat Lion Air ini kemudian menarik minat pengurus PKB karena dibaca 3 juta calon pemilih setiap hari. (Baca: PKB Incar Kursi Presiden, Targetkan 100 Kursi DPR).

Sebelum bergabung dengan PKB, Rusdi sempat hendak mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Namun belakangan dia membatalkan niatnya karena merasa tidak mempunyai pengalaman dalam bidang politik. Rusdi juga dikabarkan menolak tawaran menjadi Bendahara Umum Partai Demokrat.

NURUL MAHMUDAH

Berita Terpopuler
Karen Emoh Setor THR, Rudi Ancam Lapor Jero Wacik
Disebut Atur Proyek SKK Migas, Ini Kata Sepupu SBY
Bos Pertamina Ubah Kesaksian di Pengadilan Korupsi
Bos Djarum Pertahankan Gelar Terkaya
Calon Hakim MK: Mobil Saya Tidak Lima, Cuma Empat....

Berita terkait

Dana Partai Politik dari Negara Suaka Pajak

15 Januari 2024

Dana Partai Politik dari Negara Suaka Pajak

Sebagian dana partai politik terendus berasal dari perusahaan asing karena berdomisili di sejumlah negara suaka pajak

Baca Selengkapnya

Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik di DKI, Simak Besaran dan Distribusinya

14 Januari 2024

Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik di DKI, Simak Besaran dan Distribusinya

Sejumlah partai melaporkan dana kampanyenya Rp 0

Baca Selengkapnya

Sumber Dana Partai Politik Dilarang dari 5 Pihak Ini, Jika Melanggar Begini Sanksinya

3 November 2023

Sumber Dana Partai Politik Dilarang dari 5 Pihak Ini, Jika Melanggar Begini Sanksinya

Dana Partai Politik harus jelas asal-usulnya. Ada beberapa pihak yang sumbangannya tak boleh diterima, apa saja? Bagaimana sanksi jika melanggar?

Baca Selengkapnya

Pakar Ekonomi Usulkan Pendanaan Parpol Dibiayai Negara

8 Juli 2023

Pakar Ekonomi Usulkan Pendanaan Parpol Dibiayai Negara

Pengamat Ekonomi, Rizal Ramli menyarankan agar pandanaan parpol bersumber dari negara

Baca Selengkapnya

Kata KPU soal Dana Kampanye Pemilu 2024, Singgung Uang Elektronik dan Sumber Sumbangan

27 Mei 2023

Kata KPU soal Dana Kampanye Pemilu 2024, Singgung Uang Elektronik dan Sumber Sumbangan

KPU sampaikan berbagai hal terkait dana kampanye dalam Uji Publik Rancangan Peraturan KPU.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Baru 9 Partai yang Buka Rekening Kampanye Pemilu 2024

27 Mei 2023

KPU Sebut Baru 9 Partai yang Buka Rekening Kampanye Pemilu 2024

KPU akan memberikan akses terhadap Sidakam kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu pada setiap tingkatan, KPK, dan PPATK.

Baca Selengkapnya

DKI Usulkan Dana Hibah Partai Naik dari Rp 5 ribu Jadi Rp 7.500 per Suara

15 November 2022

DKI Usulkan Dana Hibah Partai Naik dari Rp 5 ribu Jadi Rp 7.500 per Suara

Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan dana hibah 10 partai politik di Ibu Kota naik tahun depan.

Baca Selengkapnya

KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

17 September 2022

KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

KPK menilai peningkatan bantuan dana partai politik bisa mencegah terjadinya korupsi. Ongkos politik untuk menjadi kepala daerah di Indonesia, besar.

Baca Selengkapnya

Terbang Perdana Rute Ambon-Langgur, Lion Air Gunakan Boeing 737-800

16 Juni 2022

Terbang Perdana Rute Ambon-Langgur, Lion Air Gunakan Boeing 737-800

Maskapai Lion Air memulai terbang perdana di wilayah Maluku dengan rute

Baca Selengkapnya

Malindo Air Resmi Berganti Nama Batik Air

3 Mei 2022

Malindo Air Resmi Berganti Nama Batik Air

Malindo Air, maskapai regional yang berbasis di Malaysia, mengumumkan secara resmi berganti nama menjadi Batik Air.

Baca Selengkapnya