TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Kehormatan yang dibentuk Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memecat Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Jumanto. Tim Pemeriksa MA menemukan fakta bahwa Jumanto membuat KTP palsu untuk mengelabui keluarganya agar perselingkuhan yang ia lakukan bersama Puji Rahayu tak terbongkar.
Saat KTP tersebut ditemukan istrinya, Jumanto berkelit identitas ini untuk memudahkan hubungan di luar Banjarmasin. "Padahal, KTP itu untuk mengelabui anak dan istrinya ketika terbang ke Surabaya mengunjungi Puji," kata ketua majelis hakim yang memimpin sidang, Timur Manurung, di Jakarta, 5 Maret 2014. (Baca: Selingkuh 7 Tahun, Sepasang Hakim Disidang Etik).
Karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Jumanto, anak dan istrinya pun melaporkan Jumanto ke Mahkamah Agung. Setelah diperiksa, majelis hakim memutuskan bahwa Jumanto terbukti melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim. Ia dijatuhkan hukuman disiplin dan pemberhentian tetap dengan hak pensiun. (Baca: Masih Ada 5 Hakim yang Terjerat Kasus Selingkuh).
Saat diperiksa majelis, Jumanto mengakui perbuatannya dan memohon maaf ke Majelis. "Terlapor meminta maaf atas laporan tersebut. Ia beralasan selingkuh karena istri sakit kanker payudara dan khawatir sewaktu-waktu meninggalkannya," kata dia. Namun, pembelaan diri tidak dapat mematahkan pemeriksaan majelis.
Seusai sidang, Jumanto enggan dimintai konfirmasi. Terdapat empat perempuan berkerudung yang menyaksikan sidang, tetapi semuanya juga enggan berkomentar. Salah satu perempuan berbusana warna oranye malah tertawa saat majelis membacakan alasan Jumanto karena istri sakit kanker payudara. "Saya cuma peninjau," ujar perempuan yang enggan menyebutkan namanya itu.
Komisioner Komisi Yudisial Ibrahim mengatakan keputusan majelis hakim yang tetap memberikan hak pensiun kepada Jumanto atas dasar berbagai pertimbangan. "Hak pensiun karena untuk kepentingan masa depan pendidikan tiga anaknya. Istrinya juga sakit kanker," ujar Ibrahim.
