Menteri Azwar Bantah Ikut Korupsi Dermaga Sabang  

Reporter

Editor

Febriyan

Selasa, 4 Maret 2014 15:42 WIB

Menteri Pembedayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menyangkal terlibat dalam kasus korupsi dermaga di Sabang, Aceh. Dia juga mengaku tak tahu soal PT Bina Citra Perdana yang menjadi konsultan perencana proyek yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi ini. “Enggak tahulah, itu bukan urusan saya,” ujarnya setelah menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 4 Maret 2014.

Pemeriksaan Azwar ini adalah yang kedua kalinya dalam kasus korupsi pembangunan dermaga CT III Sabang, Aceh. Azwar diperiksa sebagai saksi untuk dua orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah pejabat pembuat komitmen proyek ini, Ramadhani Ismy, dan Kepala PT Nindya Karya cabang Aceh dan Sumatera Utara, Heru Sulaksono.

Komisi juga sudah menetapkan status cegah terhadap mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Teuku Saiful Ahmad serta Direktur PT Tuah Sejati Muhammad Taufik. Tuah Sejati adalah kontraktor pembangunan dermaga ini bersama dengan Nindya Karya.

Adapun Azwar diperiksa dalam posisinya sebagai Wakil Gubernur Aceh periode 2000-2004. Dia menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Aceh dan Ketua Dewan Kawasan Sabang pada 2005 setelah Gubernur Aceh Abdullah Puteh yang terjerat kasus korupsi.

Sumber Tempo menyatakan Azwar diduga terlibat dalam kasus ini melalui PT Bina Citra Perdana. Perusahaan ini disebut milik Azwar, tapi saat ini dioperasikan adiknya, Alfian Abubakar. Namun Azwar sudah mengeluarkan bantahan. “Konsultannya banyak,” ujarnya.

BUNGA MANGGIASIH | FEBRIYAN

Berita Terkait :


Kasus Dermaga Sabang, KPK Periksa Menteri Azwar

Berita Terpopuler :


Bunuh Diri Bersama, Sang Ibu Kirim SMS ke Tuhan
Calon Hakim Konstitusi Dikuliahi Pakar Tata Negara
Aksi Danang Sutowijoyo Bunuh Anak Kucing Berujung Polisi
Bunuh Diri Bersama, Anita Diduga Diteror
Tak Cukup Restu Mega, Ini Syarat Jokowi Nyapres..
Pembentukan Grup D Paspampres Dianggap Berlebihan







Advertising
Advertising

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

4 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

7 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

19 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

19 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

21 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

22 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

23 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya