DPR Desak Pemerintah Kembali Penjarakan Corby  

Reporter

Senin, 3 Maret 2014 13:32 WIB

Schapelle Leigh Corby (tengah) menutup wajahnya saat melengkapi administrasi bebas bersyarat di Balai Pemasyarakatan Denpasar, Bali, (10/2). ANTARA/Wira Suryantala

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Eva Kusuma Sundari, mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut status bebas bersyarat Schapelle Leigh Corby. Musababnya, kata dia, terpidana Corby telah melanggar salah satu persyaratan bebas bersyarat: tidak berbisnis. "Jika jadi Menteri Hukum Amir Syamsudin, saya akan cabut langsung detik ini juga," kata Eva saat dihubungi Tempo, Senin, 3 Maret 2014.

Eva berpendapat tindakan Corby yang memberi wawancara secara eksklusif kepada stasiun televisi Austalia dengan bayaran tertentu telah menantang pemerintah Indonesia. Tak hanya itu, ratu ganja asal Australia itu seperti melecehkan martabat negara Indonesia.

Secara tegas Eva meminta pemerintah menanggapi dengan cepat kejadian yang dia sebut memalukan ini. Jika tidak, kata dia, pasti akan berujung kekisruhan. "Tak ada yang dapat menjamin Corby tak melanggar hal lain." Jika status bebas bersyarat itu dicabut, Corby akan kembali mendekam di penjara. (Baca: Menteri Amir Ancam Cabut Pembebasan Corby)

Corby muncul di salah satu tayangan stasiun televisi Australia, Channel Seven, Ahad, 2 Maret 2014, waktu setempat. Detik-detik pembebasan Corby dari Lapas Kerobokan, Denpasar, Bali, hingga aktivitasnya di Sentosa Spa & Resort, Denpasar, tersebut ditayangkan dalam acara Sunday Night bertajuk "Schapelle Corby's Release from Prison Sneak Peak".

Seperti yang terunggah pada situs YouTube, acara Sunday Night itu langsung dipandu oleh eksekutif produsernya, Mark Llewellyn. Pengambilan gambar dilakukan secara ekslusif dari dalam mobil milik Lapas Kerobokan. Corby terlihat baru keluar dari Kerobokan dengan menggunakan penutup muka serta didampingi dua pria, satu orang Indonesia dan satu lagi berkulit putih, yang diduga adiknya, Michael. Mereka duduk di kursi tengah mobil.

Mobil tersebut melaju kencang karena dibuntuti para wartawan yang menggunakan sepeda motor. Corby memperhatikan wartawan yang menguntitnya tersebut tapi mobil yang membawanya berhasil menghindar. "Sopir yang hebat," kata Corby sembari tos dengan Michael.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin sempat melarang stasiun televisi Australia itu untuk mewawancarai Corby secara ekslusif. Menurut Amir, pembebasan bersyarat perempuan yang kedapatan membawa ganja seberat 4,1 kilogram di Bandara Ngurah Rai pada 2004 lalu ini bisa dibatalkan.

Wawancara dengan stasiun televisi Australia ini sempat diwarnai desas-desus ihwal bayaran yang diterima Corby. Corby diberitakan mendapat Aus$ 2 juta. Namun Direktur Komersial Channel Seven, Bruce McWilliams, mengatakan jumlah tawaran dari medianya kepada Corby tak sampai Aus$ 1 juta.






AMRI MAHBUB | LINDA TRIANITA






Berita Lain
Jokowi Capres, Demokrat Setia dengan Konvensi
Benarkah PDIP Sudah Susun Kabinet Bayangan?
Jokowi Kuatkan Elektabilitas Megawati
PDIP Sudah Dilobi Militer
Astrolog: Oktober 2014, Mega Rayakan Kemenangan

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

12 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Bareskrim Polri Bongkar Pabrik Narkoba di Bali, 3 WNA Ditangkap

2 hari lalu

Bareskrim Polri Bongkar Pabrik Narkoba di Bali, 3 WNA Ditangkap

Polisi kembali membongkar pabrik narkoba.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Polisi Ungkap Tempat Produksi Ganja Sintetis 'Pinaca' di Sentul, Bahan Baku Dibeli dari Cina Pakai Crypto

5 hari lalu

Polisi Ungkap Tempat Produksi Ganja Sintetis 'Pinaca' di Sentul, Bahan Baku Dibeli dari Cina Pakai Crypto

Polda Metro Jaya mengungkap laboratorium terselubung narkoba jenis cannabinoid/MDMB-4en-Pinaca atau ganja sintetis di Sentul, Bogor.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya