TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mendesak pemerintah menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal karena pemerintah hingga kini belum memiliki lembaga yang layak untuk mengeluarkan sertifikat halal secara resmi.
"Di negara lain, sertifikat yang diakui itu harus dari pemerintah atau badan khusus yang dibentuk untuk sertifikasi. Tak ada yang seperti Majelis Ulama Indonesia," kata Nafsiah saat ditemui di Istana Negara, Jumat, 28 Februari 2014.
Kementerian sejak awal keberatan dengan aturan produk halal yang nantinya hendak mewajibkan produk makanan dan obat mendapatkan sertifikat halal. Keberatan Kementerian juga akibat tak pernah diajak membahas RUU tersebut. "Baru-baru ini diajak membahas, itu pun karena kami minta," ujar Nafsiah.
Ia mengklaim tak mempersoalkan perihal penentuan halal atau tidak halalnya suatu produk. Kementerian lebih berfokus pada lembaga atau pihak yang memberikan sertifikat. RUU tersebut harus jelas menunjuk pemerintah atau lembaga khusus yang remi mengeluarkan, termasuk perihal pembayaran.
Nafsiah juga menilai, hal penting bukan halal atau tak halal yang adalah tolak ukur agama. Penetapan yang lebih penting kelayakan dan keamanan produk. "Kalau makanan gampang diperiksa. Kalau obat dan vaksin bagaimana? Yang penting masyarakat selamat."
FRANSISCO ROSARIANS
Berita terkait
Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan
6 jam lalu
Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?
Baca SelengkapnyaZulhas Tegaskan Aturan Sertifikasi Halal UMKM Berlaku per Oktober 2024: Kalau Enggak, Kapan Siapnya?
2 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas meminta para pengusaha pangan untuk segera memenuhi standar sertifikasi halal hingga Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Peternak Diminta Penuhi Sertifikasi Halal, CPNS Belum Kunjung Dibuka
3 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengimbau kepada para pengusaha di bidang ternak ayam agar segera memenuhi standar sertifikasi halal.
Baca SelengkapnyaZulhas Minta Peternak dan RPH Segera Penuhi Sertifikasi Halal
3 hari lalu
Zulhas menegaskan seluruh pengusaha harus siap atas target sertifikasi halal di Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaKemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT
5 hari lalu
Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.
Baca SelengkapnyaNetizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam
7 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
10 hari lalu
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.
Baca SelengkapnyaBantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker
13 hari lalu
Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.
Baca SelengkapnyaAlasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara
14 hari lalu
Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.
Baca SelengkapnyaHipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik
23 hari lalu
Kementerian Kesehatan mencatat hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemui di Pos Kesehatan Mudik Idulfitri 1445 H/2024 M.
Baca Selengkapnya