Sejumlah relawan membuka tarpaulin pelindung untuk membersihkan abu vulkanik di candi Borobudur, kabupaten Magelang, Jawa Tengah (17/2/2014). TEMPO/Suryo Wibowo.
TEMPO.CO , Jakarta:Direktur Eksekutif Center Of Reform On Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, mengatakan, pendekatan pengelolaan pariwisata Indonesia harus diubah. Selama ini pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah lebih bersifat birokrasi bukan bisnis.
Pendekatan birokrasi dinilai kurang tepat karena sektor pariwisata bukan sektor pelayanan publik. Peran pemerintah dalam sektor pariwisata menurut Hendri semestinya dibedakan dengan beberapa pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. "Ini sekadar perumpamaan, misalnya ada stupa rusak di Borobudur, pasti renovasinya menunggu izin birokrasi. Kalau tak ada izin kemungkinan tak ada renovasi," kata Hendri di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2014.
Angka pertumbuhan kunjunga maupun pendapatan wisatawan macanegara dinilai sangat kecil. Pendapatan dari kunjungan wisatawan mancanegara selama sepuluh tahun (2001-2011) hanya 7 persen. Adapun pertumbuhan kunjungan hanya sekitar 4 persen. Bahkan angkan pertumbuhan tersebut kalah dari Kamboja yang tumbuh 5 kali lebih cepat.
Pemerintah, kata Hendri diimbau membentuk badan independen yang mengatur keberlangsungan pariwisata. Badan tersebut nantinya akan terdiri tak hanya dari unsur pemerintah namun juga pelaku bisnis pariwisata. Di beberapa negara hal tersebut sudah dilakukan. Malaysia misalnya memiliki Malaysian Tourism board Promotion (MTPB). Bahkan badan ini memiliki kantor pemasaran di beragai negara.
Keuntungan lain dengan adanya badan independen adalah dana pengelolaan pariwisata nantinya tak bergantung pada pemerintah. "Selain itu adanya Masyarakat Ekonomi Asean tahun depan, jika ada badan independen akan lebih efektif," kata Hendri.
Indonesia sebenarnya juga memiliki lembaga yang bertugas mengembangkan pariwisata Indonesia yaitu Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Namun menurut Hendri, efektifitas lembaga itu perlu dipertanyakan. Dia mencontohkan bahwa pemerintah juga memiliki Badan Urusan Logistik, namun pergerakannya masih bergantung kementerian terkait. "Nah ini yang harus kita tahu dulu, jangan-jangan BPPI juga sama seperti Bulog," kata Hendri.
