Usman Haji Mohamed Ali (kiri) dan Harun Said. istimewa
TEMPO.CO, Jakarta - Atase pertahanan Singapura di Indonesia, Kolonel Lee Yin-Jin, tak mau berkomentar saat ditanya wartawan terkait isu panas antara Indonesia dan Singapura, yakni penamaan KRI Usman Harun. "Saya pikir masalah ini sudah disampaikan oleh Kementerian kami," kata Lee di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2014.
Lee beserta 31 atase pertahanan asing lainnya di Indonesia sengaja berkumpul di Mabes TNI AD atas undangan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman. Pimpinan TNI AD ini ingin bersilaturahmi dan bertegur sapa dengan seluruh atase pertahanan yang ada di Indonesia. Sayangnya dari 37 atase yang diundang, lima di antaranya tak bisa hadir.
Kolonel Lee Yin-Jin sendiri mengapresiasi undangan Jenderal Budiman. Menurut dia, pertemuan ini sangat baik bagi seluruh atase pertahanan di Indonesia. "Ini kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk berinteraksi langsung dengan TNI," kata dia.
Dalam pertemuan pagi ini, Jenderal Budiman mempersilakan atase pertahanan untuk bertanya-jawab. Beberapa atase pertahanan tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka ada yang bertanya soal dana pembelian alutsista yang tak dicairkan oleh Kementerian Pertahanan, strategi TNI AD mengamankan pemilihan umum, sampai isu bentrok anggota TNI dengan anggota Polri.
"Sudah saya jelaskan panjang lebar sehingga bisa jadi referensi mereka," kata Budiman kepada wartawan.
Dia juga sempat menjelaskan perbedaan TNI AD dengan tentara serupa di luar negeri. Menurut dia, TNI AD adalah tentara yang berjuang bersama rakyat dari zaman kemerdekaan sampai saat ini. Sistem pertahanan yang dianut TNI dalam mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pertahanan rakyat semesta. "TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung," kata dia.
