Gubernur Banten non aktif, Atut Chosiyah digiring petugas menuju mobil tahanan setelah menjalani proses pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta (12/2). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Serang-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengejar jejak korupsi Gubernur Banten Atut Chosiyah dan adiknya Chaeiri Wardana alias Wawan. Hari ini, Selasa, 25 Februari 2014, KPK menggeledah sejumlah kantor dinas yang ada di kawasan pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten.
Penggeledahan ini berkaitan penetapan Atut dan Wawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Banten yang digeledah KPK adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Ekbang).
Pantauan Tempo di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, puluhan penyidik KPK yang dikawal anggota kepolisian bersenjata lengkap datang sekitar pukul 13.00 WIB. Tim KPK langsung menyebar ke empat SKPD dan langsung menggeledah.
Pantauan di Dinas Kesehatan Banten, KPK terlihat mengambil berkas-berkas terkait pengadaan lelang alat kesehatan. Selain itu, KPK juga memberikan surat panggilan kepada ketua dan para anggota panitia pengadaan proyek alkes.
Salah satu staf Dinas Kesehatan Banten, Tatan mengatakan, ia menerima surat panggilan sebagai saksi dari KPK. "Besok saya dipanggil ke Kantor KPK untuk memberikan keterangan," ujarnya.
Penggeledahan juga dilakukan di Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pada Biro Ekbang Provinsi Banten. Tim KPK menyita beberapa dokumen yang terkait data perusahaan semua peserta lelang, data-data perusahaan yang berkaitan dengan Wawan. Namun, dalam penggeledahan di LPSE, tim KPK tidak bertemu dengan operator yang biasa mengunggah penawaran bernama Herwindo.
Herwindo menghilang setelah dirinya dipanggil BPK pada November tahun lalu. Pegawai honorer ini ditugaskan sebagai suporting jaringan yang telah bergabung di LPSE sejak berdiri beberapa tahun lalu.
Herwindo sudah tidak bekerja lagi sejak awal tahun ini. "Ia dia sudah tidak masuk kerja lagi, dan dihubungin juga susah," kata Ketua LPSE Provinsi Banten, Dodo Mulyadi.
Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang menyeret mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, sebagai terdakwa menegaskan adanya praktek politisasi birokrasi yang amat serius. Dalam sidang terungkap berbagai kesaksian bagaimana Atut dan keluarganya mampu mengatur birokrasi agar loyal dan tunduk kepada perintah mereka.
