Ibas saat akan menggelar konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta (21/3). Saat bekerja kemeja lengan panjang berwarna biru semacam inilah yang sering digunakan Ibas. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO,Jakarta - Nama Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas terseret dalam kasus suap Rudi Rubiandini, mantan kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Ibas bahkan tercatat berencana ikut dalam pertemuan yang dijadikan lobi oleh "mafia proyek" untuk mendapatkan proyek pengelolaan laut dalam di Lapangan Gendalo-Gehem, Selat Makassar.
Peran Ibas terungkap dalam keterangan Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana kepada penyidik pada November tahun lalu. Waktu itu, Sutan diperiksa sebagai saksi Rudi Rubiandini dalam kasus suap US$ 900 ribu dari pemilik PT Kernel Oil Ptd Ltd, Widodo Ratanachaitong.(Baca: Uang Suap Rudi Mengalir ke Sutan Bhatoegana)
Kepada penyidik, Sutan menjelaskan rencana pertemuan di sela acara buka puasa di Cikeas, kediaman Susilo Bambang Yudhoyono, pada 27 Juli tahun lalu. Rencananya pertemuan itu dihadiri Sutan; Ibas; Direktur Utama PT Rajawali Swiber Cakrawala, Deni Karmaina; dan Eka Putra, yang juga staf Sartono Utomo--mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Deni juga pernah menjadi teman sekolah Ibas.
Di Cikeas, Sutan mengaku bertemu dengan Eka dan Ibas. Pembicaraan ketiganya diawali dengan basa-basi, lalu Ibas meminta Sutan bertemu dengannya setelah buka puasa. "Nanti kita ada pertemuan," kata Ibas kepada Sutan. Eka memperjelas lokasi perjamuan yang dimaksud Ibas berada di gedung Raflesia. Rencana rapat ini batal karena Ibas tiba-tiba mengikuti agenda lain.(baca: Rudi Menangkan Bhatoegana, Kawan SMA Ibas Komplain)
Adapun pertemuan ini direncanakan Eka, sesuai permintaan Sartono, bersama dengan Deni untuk melobi Sutan agar menyokong PT Rekayasa Industri menjadi rekanan proyek Gendalo-Gehem. Ada sejumlah pertemuan di antara mereka sebelum acara buka puasa di Cikeas tersebut.(Baca: Tahajjud Call SutanBathoegana: Fitnah dan Ujian)
Saat dimintai konfirmasi, Sutan tak lagi bersedia menanggapi masalah ini. Ia mengaku dilarang DPP Partai Demokrat untuk mengomenteri kasus korupsi yang tengah diusut KPK. Alasannya: “Agar tidak terjadi misinterpretasi,” kata Sutan.
Pengacara keluarga Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Palmer Situmorang, yang dimintai konfirmasi, mengatakan keterangan Sutan kepada penyidik yang sampai ke media massa tersebut tidak benar. “Kami serahkan kepada KPK untuk mengungkap detail substansi persoalan dan fakta sebenarnya terkait dengan kasus SKK Migas,” ucapnya. (Baca: Majalah Tempo, edisi 24 Februari-2 Maret 2013, Politikus Biru di Selat Makassar)
