Dari kiri: Ketua BPK Hadi Poernomo, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dalam acara penyerahan hasil audit BPK ke Kementerian Pertahanan di Jakarta (7/6). TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO , Jakarta: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro akan membawa masalah kekurangan anggaran terkait pembayaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dalam sidang kabinet. Sebab, soal ini tak mencapai titik temu dalam rapat Komisi Pertahanan DPR dan Kementerian Keuangan.
Purnomo mengatakan, bahwa kontrak pengadaan Alutsista, sebenarnya sudah disetujui. "Namun karena kurs dolar naik, kami ada kekurangan dana. Itu yang kita minta," kata Purnomo dalam rapat kerja dengan Komisi Pertahanan DPR di gedung Parlemen, di Jakarta, Selasa 24 Februari 2014.
"Intinya waktu kontrak disetujui, dulu kontraknya kan rupiah masih Rp 9.700. Sekarang 12 ribu," kata Poernomo. Perubahan inilah yang berdampak pada pembayaran.
Besaran anggaran Alutsista dalam pagu anggaran Kementerian Pertahanan pada APBN 2014 Rp 16,7 triliun. Kementerian Pertahanan dalam rapat bersama Komisi I DPR RI dengan Kementerian Keuangan sebelumnya meminta ada penambahan anggaran tersebut menjadi Rp 27 triliun.
Ditemui usai mengikuti rapat dengan Komisi Pertahanan DPR, Direktur Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, permintaan untuk menambah anggaran belum bisa diberikan karena tak ada lagi jatah dalam APBN. Kata dia, soal ini sudah disampaikan kepada Menteri Pertahanan.
