Tri Dianto, Loyalis Anas Ini Diperiksa Polisi  

Reporter

Editor

Rusman Paraqbueq

Senin, 24 Februari 2014 15:53 WIB

Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cilacap, Tri Dianto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa Tri Dianto, pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), dalam kasus dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik, Senin, 24 Februari 2014. Loyalis Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, itu mendatangi kantor Bareskrim Senin siang ini.

Kasus pencemaran nama baik ini bermula ketika Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memeriksa Anas sebagai tersangka korupsi proyek Hambalang. Namun Anas mangkir pada pemeriksaan 6 Januari lalu tersebut.

Saat itu Tri bersama Ma'mun Murod Al-Barbassy, juru bicara PPI, mendatangi gedung KPK atas perintah Anas yang juga Ketua Presidium PPI. Lantas Ma'mun menyebutkan adanya pertemuan seorang pimpinan KPK dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas yang diikuti pula oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana. Pertemuan ini yang menjadi alasan Anas tak memenuhi pemeriksaan KPK waktu itu. Denny kemudian melaporkan tudingan Ma'mun tersebut ke Bareskrim Polri.

Tri mengaku dirinya tidak punya bukti mengenai pertemuan pimpinan KPK dengan SBY tersebut. Ia bahkan mengaku pertemuan itu diketahui oleh Ma'mun. "Saya baru tahu saat itu juga di KPK waktu mendampingi Ma'mun memberi pernyataan ke teman-teman media. Saya juga kaget mendengar itu," kata Tri di gedung Bareskrim.

BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE




Korupsi Proyek Stadion HambalangPolriAnas Urbaningrum

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

11 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi