Puan Dengar Kapal Jokowi Mau Diledakkan

Reporter

Senin, 24 Februari 2014 14:56 WIB

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani bersama anggota fraksi PDIP Ganjar Pranowo (kiri) dan Calon gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo alias Jokowi di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (5/10). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani mengakui mendengar adanya dugaan teror kepada Gubernur DKI Joko Widodo. Hanya putri bungsu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini tak bisa memastikan apakah itu merupakan ulah pihak tertentu atau hanya masalah teknis.

"Saya juga mendengar hal itu," kata Puan saat ditemui di DPR, Senin, 24 Februari 2014. Puan mengaku tak bisa membuktikan dan mengkonfirmasi apakah itu dilakukan pihak luar yang bisa disebut sabotase. (baca: Alat Sadap Dipasang Sebelum Jokowi Menempati Rumah)

Menurut Puan, kejadian-kejadian ini memang memberikan peluang munculnya asumsi adanya upaya sabotase dan kemungkinan Jokowi menjadi sasaran target kepentingan politik. "Kami minta kepada teman-teman yang ada untuk bisa mengantisipasi hal tersebut. Kalau diasumsikan dugaan secara sengaja dilakukan pihak lain untuk meneror kami, silakan ke pihak yang berwajib," kata Puan.

Jika memang peristiwa teror untuk Jokowi terjadi karena kesalahan teknis dalam perjalanan, Puan pun mempertanyakan apakah hal tersebut disengaja atau tidak. "Ini tahun politik, bisa terjadi apa saja. Lebih baik kita melakukan suatu etika," kata Puan. (baca: Pengawal Jokowi Ditambah Setelah Kasus Penyadapan)

Puan sudah meminta koleganya di PDI Perjuangan untuk mengantisipasi berbagai teror menjelang Pemilu 2014. Puan mengatakan, jika ada dugaan mengarah pada teror, mereka akan melaporkan peristiwa itu kepada kepolisian.

Puan sendiri mengaku tak pernah mendapat teror. Dia meminta semua pihak untuk tidak saling menebarkan teror jelang hari pemilihan. Puan menuturkan pelaku teror seharusnya malu karena tindakan seperti itu merupakan perbuatan kuno. "Masyarakat sudah paham," ujarnya.

Sebelumnya PDI Perjuangan menyampaikan ada penyadapan yang dilakukan pihak tertentu kepada Joko Widodo. Di rumah dinas Jokowi, ditemukan tiga alat sadap. PDI Perjuangan sendiri tak melaporkan masalah ini ke polisi karena merasa sudah bisa mengatasinya.

WAYAN AGUS PURNOMO



Berita terkait
Kasus Risma Hantam PDIP, Bukan Jokowi
Jakarta Masih Banjir, Jokowi: Percuma Bicara Saja
Pramono Edhie: Jika Dirugikan, Jokowi Bisa Lapor Polisi

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

35 menit lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

3 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

13 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

15 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

19 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

20 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

22 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

23 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

23 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya