Akil Marah Karena Jasanya Belum Dibayar

Sabtu, 22 Februari 2014 06:56 WIB

Akil Mochtar menyeka wajahnya saat menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta (20/2). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO , Jakarta: Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar marah karena permintaan uang saat mengurus sengketa Pemilukada Lebak tak kunjung cair. Padahal, Akil sudah mengondisikan sengketa itu di MK tapi belum ada kejelasan dari Susi Tur Andayani, pengacara calon bupati Amir Hamzah.

"Saudari Susi menyampaikan kepada saya bahwa Akil marah kepada Susi karena sudah dikondisikan oleh Akil, namun belum ada kabar dari saudari Susi," kata Amir dalam dokumen pemeriksaan yang diperoleh Tempo.

Menurut Amir, belum adanya kepastian duit suap itu karena belum ada kepastian berapa yang harus diserahkan pada Akil. Sebelumnya, Susi dan Akil sudah sepakat bahwa Akil akan dibayar Rp 2 miliar. Namun sampai detik-detik terakhir, pihak Amir baru bisa menyediakan Rp 1 miliar yang berasal dari Chaeri Wardhana alias Wawan, adik Gubernur Banten Atut Chosiyah. (baca: Disiapkan Rp 1 M, Akil Malas Urus Pilkada Lebak?)

"Saudara Wawan meminta kepada saudari Susi untuk menyampaikan kepada saudara Akil bila uang Rp 1 M tersebut merupakan dari saudara Wawan dan Ibu Ratu Atut," kata Amir.

Menurut Amir, Wawan dan Atut hanya bisa membantu Rp 1 miliar. Sedangkan Rp 1 miliar sisanya Wawan meminta Amir yang membayarnya. (baca: Akil Diduga Terima Suap Hingga Rp 161 Miliar!)

Karena duit suap masih kurang, Susi, kata Amir, lantas menganjurkan agar Amir menambah Rp 200 juta. Sisanya sekitar Rp 800 juta dilunasi belakangan ke Akil.

"Saudari Susi menyampaikan kepada saya bahwa apabila saya bisa membantu Rp 200 juta, maka saudari Susi akan menyampaikan kepada Akil, sedang untuk sisanya saudari Susi menyarankan kepada saya untuk menyerahkan setelah saya terpilih menjadi bupati," kata Amir.

Akil Mochtar didakwa meminta suap dari pihak yang bersengketa terkait sengketa Pemilukada Lebak, Banten, di MK. Atas upaya memenangkan gugatan pasangan Amir Hamzah-Kasmin itu, Akil dijanjikan akan dibayar Rp 2 miliar. Namun sampai ditangkap oleh KPK pada 2 Oktober tahun lalu, Akil baru mendapat Rp 1 miliar dari Susi Tur Andayani, pengacara Amir.

KHAIRUL ANAM

Berita terkait

Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara

4 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara

MK kembali menggelar sidang sengketa PHPU hasil Pileg 2024. Agenda hari ini akan memeriksa 63 perkara dengan sistem tiga panel dengan masing-masing tiga hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

20 jam lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

23 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

1 hari lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

1 hari lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

1 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Hari Ini MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Sengketa Pileg, Ada 55 Perkara

1 hari lalu

Hari Ini MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Sengketa Pileg, Ada 55 Perkara

MK kembali menggelar sidang sengketa Pemohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hasil Pemilihan Legislatif 2024, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah

1 hari lalu

Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah

Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

2 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

2 hari lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya