Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah melobi PT Pertamina agar Kepulauan Karimunjawa boleh menggunakan solar bersubsidi. Namun Pertamina tak bisa membantu karena kewenangan berada di tangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). “Hari ini saya langsung kirim surat permohonan ke pusat,” kata Ganjar di Semarang, Kamis, 20 Februari 2014.
Pemerintah Jawa Tengah meminta SKK Migas memberi jatah solar bersubsidi 210 ribu kiloliter untuk pasokan listrik Karimunjawa. “Yang paling penting, untuk listrik penerangan warga,” kata Ganjar.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Tengah, Teguh Dwi Prasetyo, mengatakan penghentian pasokan solar bersubsidi membuat PLTD Karimunjawa merugi hingga Rp 2 miliar. Sebab, harga solar nonsubsidi lebih mahal lima puluh persen daripada solar bersubsidi.
PLTD Karimunjawa menggunakan solar nonsubsidi seharga Rp 14 ribu per liter. Sedangkan harga solar bersubsidi Rp 6,5 ribu per liter. Namun setelah sampai di Kepulauan Karimunjawa, harga solar menjadi Rp 7 ribu per liter. Di kepulauan ini, ada tujuh pembangkit listrik untuk menerangi penduduk setempat.
Untuk memberi pasokan listrik selama 12 jam dalam sehari, pembangkit listrik membutuhkan dana Rp 3 miliar. Jika listrik mengalir 24 jam penuh, berarti dibutuhkan anggaran Rp 6 miliar. Padahal, saat ini anggaran untuk listrik Karimunjawa hanya Rp 1,4 miliar.
Berkurangnya jam operasional PLTD berlangsung sejak Selasa, 18 Februari 2014. Pelarangan penggunaan solar bersubsidi oleh PLTD di Karimunjawa didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012, tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Penggguna Jenis Bahan Bakar Tertentu.
Pembangkit listrik tenaga diesel adalah satu-satunya sumber listrik bagi warga Karimunjawa karena pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan up oleh PT PLN masih terkendala masalah lahan dan membutuhkan waktu lama. "Padahal, warga Karimunjawa saat ini sangat membutuhkan listrik karena tengah dilanda cuaca buruk," kata Ganjar.
