Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, 1973. Pada kunjungan tersebut, Lee Kuan Yew menaburkan bunga ke makam Usman dan Harun. Dok. TEMPO/Syahrir Wahab
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa tak berkomentar banyak soal KRI Usman Harun yang dilarang masuk ke perairan Singapura. Menurut Marty, pemerintah Indonesia tetap konsisten mempertahankan nama armada laut itu, apa pun pandangan Singapura. (Baca juga: Singapura, Marinir Pembunuh Tak Harus Dihormati).
"Meski begitu, kami tetap berusaha mengelola hubungan baik dengan Singapura," kata Marty, ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2014.
Marty mengatakan kadang ada beda pendapat antara dua negara bertetangga. Masalah Usman-Harun sendiri merupakan perbedaan pendapat terkait sejarah. Ia menganggap ini sudah selesai sejak 1970 ketika Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, berkunjung ke Indonesia.
"Kami tak bermaksud untuk menunjukkan tidak bersahabat, tapi hal ini sudah selesai," kata Marty. "Kini Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara saling berkomunikasi." (Baca juga: Warga Singapura Tak Persoalkan Kapal Usman-Harun).
Sesuai rencana, satu dari tiga kapal buatan BAE System Inggris bakal tiba di Indonesia pada awal semester kedua tahun ini atau Juli nanti. Selanjutnya, kedua kapal akan dikirim secara bertahap. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut telah menentukan nama tiga kapal perang baru itu: KRI Bung Tomo, KRI John Lie, dan KRI Usman Harun.
Pemerintah Singapura mengeluarkan kebijakan untuk melarang KRI Usman Harun yang memiliki panjang 90 meter itu masuk ke teritorial perairannya. Mereka beralasan, penamaan Usman Harun pada KRI itu akan membuka luka lama dari keluarga korban pengeboman gedung MacDonald di Orchard Road.
Nama KRI Usman Harun diambil dari dua pahlawan Korps Marinir Indonesia, Usman bin Haji Mohammad Ali dan Harun bin Said. Singapura menganggap keduanya sebagai penjahat perang dalam kasus pengeboman gedung MacDonald di Orchard Road, Singapura, pada 10 Maret 1965, saat era konfrontasi Indonesia-Malaysia.
