TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayan tercatat paling besar menarik dana bantuan sosial pada awal tahun 2014. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan hingga 30 Januari 2014, Kementerian Pendidikan sudah menarik Rp 3,9 triliun untuk dana Bantuan Operasional Sekolah.
Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, mengaku belum tahu persis mengenai anggaran itu. Namun dia membenarkan jika tahun sebelumnya penarikan anggaran Bansos di Kementerian Pendidikan tidak sebesar tahun ini.
"Kalau tahun-tahun lalu tidak setinggi itu. Perlu dilihat lagi," katanya.
Kementerian lain yang paling besar menarik dana Bansos adalah Kementerian Kesehatan, yaitu sebesar Rp 1,6 triliun. Askolani mengatakan anggaran tersebut kemungkinan digunakan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Sementara Kementerian Pertanian sudah menarik dana bansos sebesar Rp 2,6 miliar dan Kementerian Sosial sudah menarik Rp 6,5 miliar untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan bantuan sosial rutin.
Banyak pihak curiga tingginya realisasi Bansos pada awal tahun. Apalagi, saat ini memasuki tahun politik sehingga anggaran sosial itu rawan disalahgunakan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, penyerapan dana bantuan sosial hingga 30 Januari 2014 sudah cukup besar, yaitu Rp 5,6 triliun dari total alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 sebesar Rp 55,8 triliun.
Padahal, pada realisasi anggaran Januari 2013, dana bansos sama sekali belum terserap dari total anggaran Rp 73,6 triliun (diubah dalam APBN Perubahan 2013 menjadi Rp 82,5 triliun). Begitupun pada tahun anggaran 2012, penyerapan Bansos pada Januari masih nihil dari total anggaran Rp 47,8 triliun.
Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam menilai tingginya penyerapan anggaran bantuan sosial di awal tahun patut dipertanyakan. Menurut dia, anggaran tersebut tidak bisa terlepas dari isu politik yang berpotensi diselewengkan oleh partai politik untuk menggaet konstituennya.
"Meskipun mungkin saja dananya memang digunakan untuk kepentingan bencana alam yang banyak terjadi pada awal tahun ini, tapi saya kira tidak bisa lepas dari tahun politik di mana pemilu legislatif sebentar lagi digelar," kata Latif.
Latif menilai ada kelemahan sistem alokasi dana bantuan sosial oleh pemerintah. Menurut dia, dialokasikannya dana bantuan sosial di setiap kementerian yang dijabat oleh petinggi partai, akan berpotensi digunakan untuk kepentingan partai tersebut.
"Jadi dananya dari pemerintah, tapi diklaim oleh partai. Terkadang menteri dari partai itu pergi ke daerah dengan ada sisipan agenda partai. Ini yang harus dipertegas," ujarnya.
Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengatakan sangat berhati-hati dalam mencairkan anggaran Bansos. Dia memastikan governance pencairan anggaran itu akan dijaga. "Kami pastikan semuanya harus sesuai prosedur. Anggaran akan cair jika seluruh prasyarat dipenuhi," katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
