TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) DR.Hidayat Nur Wahid, memandang perundingan antara Pemerintah RI dan GAM yang akan dilaksanakan di Finlandia, bukan merupakan cara untuk membelokan isu dari fokus penanggulangan bencana akibat gempa dan tsunami. Ditemui di gedung DPR/MPR Rabu (26/1), Hidayat justru melihat perundingan itu sebagai upaya untuk mengamankan dan memberi payung kesejahteraan bagi rakyat Aceh. "Juga memastikan tidak akan ada yang mencederai mereka (rakyat Aceh)," ujarnya.Menurut Hidayat, perundingan itu merupakan upaya simultan agar bantuan kemanusiaan dan pembangunan Aceh bisa terselenggara dengan aman dan nyaman. "Perundingan bisa meminimalisir praktek-praktek yang mengganggu keamanan penyaluran bantuan," tambah Hidayat yang adik kandungnya ikut jadi korban meninggal dalam terjangan tsunami di Banda Aceh itu.Hidayat sendiri tidak melihat perundingan yang dilakukan antara RI dan GAM itu sebagai buah dari tekanan asing, terutama negara-negara yang memberi bantuan selama bencana. "Perundingan ini inisiatif dari dalam negeri," tegas Hidayat dan Ia yakin, negara asing yang memberi bantuan tidak turut campur. "Negara-negara itu sudah berkomitmen membantu Indonesia secara murni," kata Hidayat.Ketua MPR sangat berharap agar perundingan di Finlandia bisa berhasil. "Jangan sampai pengalaman negatif dari perundingan terdahulu terulang kembali," katanya. Jika terulang, Hidayat khawatir akan membawa kondisi yang tidak kondusif bagi penyelesaian masalah Aceh. Suliyanti Pakpahan