KPK Didesak Periksa Dinasti Ratu Atut

Senin, 17 Februari 2014 20:00 WIB

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (kanan) bersama Wakil Bupati Serang Tatu Chasanah, yang juga adik Atut (tengah), dan anggota DPRD Serang Ade Choirunnisa (menantu Atut), dalam acara istigosah keluarga di Serang, Banten, (7/10). ANTARA/Asep Fathulrahman

TEMPO.CO, Tangerang - Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ratu Tatu Chasanah yang juga Wakil Bupati Serang. Adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ini adalah penerima dana hibah dan bantuan sosial 2011 melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Banten dan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Banten.

Direktur ALIPP, Uday Suhada mengatakan Ratu Tatu menjabat sebagai ketua di kedua organisasi tersebut saat menerima dana hibah itu. "Pada 2011, PMI menerima Rp 900 juta, sedangkan Dekopinwil Banten menerima dana Rp 200 juta," kata Uday kepada Tempo di Tangerang, Senin, 17 Februari 2014.

ALIPP mendesak KPK memeriksa keluarga Atut agar komisi antirasuah itu mudah membuktikan bahwa dinasti politik seperti di Banten itu rawan korupsi. "Pak Samad pernah mengatakan dinasti politik di Banten rawan korupsi, maka sudah waktunya keluarga Atut diperiksa untuk membuktikan pernyataan itu," kata Uday. (Baca: Atut dan Sejumlah Kasus Korupsi yang Menjeratnya)

Penerima dana hibah dan bantuan sosial lanjut Uday tak hanya Tatu, melainkan suami Atut, almarhum Hikmat Tomet juga anak Atut serta kerabatnya. Dewan Kerajinan Daerah Banten yang diketuai Tomet misalnya tercatat menerima aliran dana Rp 750 juta. (Baca:Dinasti Atut Lain Bisa Terseret)

Selanjutnya, dana hibah senilai Rp 1,5 miliar juga mengalir ke Karang Taruna Provinsi Banten yang diketuai anak Atut, Andika Hazrumy. Organisasi pecinta alam Tagana yang diketuai Andika juga tercatat menerima Rp 1,75 miliar. Adapun menantu Atut yang juga isteri Andika, Ade Rossi yang kini menjadi calon legislatif Partai Golkar terdata sebagai penerima dana Rp 3,5 miliar melalui Himpaudi yang diketuainya.

Menantu lain Atut, Tanto W. Arban sebagai ketua GP Anshor Tangerang Selatan juga menerima Rp 400 juta. Sedangkan adik ipar Atut, Aden Abdul Kholik yang menjadi Ketua KNPI Banten juga menerima Rp 1,85 miliar. Dana hibah lainnya juga dimanfaatkan Atut untuk safari ramadhan senilai Rp 3,6 miliar dan Yayasan Darussholichan yang diduga milik Atut senilai Rp 3,5 miliar.

Uday memastikan pada 2010, dana hibah ini diberikan kepada 174 lembaga atau organisasi. Yang mencengangkan setahun kemudian pada 2011, lembaga penerima hibah meningkat jumlahnya menjadi 237 lembaga. Dari jumlah itu, terdapat 64 organisasi penerima hibah yang dua kali berturut-turut sebagai penerima anggaran hibah.

Penetapan pemberian hibah tahun anggaran 2010 dan 2011 belum sepenuhnya bersandar pada proposal. Ada sebanyak 174 penerima dana hibah senilai Rp 92,4 miliar pada 2010 hanya satu yang menyampaikan proposal usulan bukan proposal pencairan dana.

AYU CIPTA

Terpopuler:
Ustad Hariri Nyaris Lempar Mikrofon ke Bos Entis
Kunjungi Korban Kelud, Ini Kereta Ani Yudhoyono
Cinta Penelope Diajak Nikah Siri Ustad Hariri
Kantor Dikosongi, Wali Kota Risma Bersiap Mundur?

Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

5 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

17 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

18 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya