TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) menilai kinerja agenda 100 hari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hanya 20 persen saja. "Dari 63 item kegiatan yang ada dalam agenda hanya 20 persen saja yang terlaksana," ujar sekretaris Jenderal PBHMI Fajar R. Zulkarnain saat jumpa pers dikantornya, Jakarta, Selasa (25/1). Menurut PBHMI, agenda 100 hari seharusnya dapat menumbuhkan terapi kejut dan peningkatan kepercayaan publik. Selain itu, momentum ini juga sebagai penyiapan pondasi awal pemerintahan lima tahun kedepan. Namun, PBHMI menilai SBY-Kalla telah gagal mewujudkan ketiga indikator tersebut. Buktinya, kepercayaan masyarakat sudah mulai menurun. Secara konseptual, agenda 100 hari mempunyai tiga penekanan. Pertama, mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Caranya, menyelesaikan konflik, terorisme, serta aktivitas ilegal. Kedua, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis melalui penguasaan Kejaksaan Agung dan kepolisian, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi. Ketiga, mewujudkan Indonesia yang sejahtera melalui perbaikan iklim investasi, stabilitas ekonomi makro, serta peningkatan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. "Namun, agenda 100 hari gagal secara konsep dan realisasinya," ungkap Fajar. Sementara itu, pejabat ketua umum PBHMI, Sahmud Ngabalin mengatakan, kejadian bencana di Aceh, Nabire, dan Alor, jangan menjadi pembenaran kegagalan itu. Karena penanganan bencana juga tertuang dalam agenda 100 hari, sehingga seharusnya pemerintah mempersiapkan diri menghadapi bencana alam dengan lebih baik.Ia menilai, kabinet Indonesia bersatu terlalu lambat dan kurang proaktif dalam penyelesaian masalah. "Mereka terlalu menunggu," kata Sahmud. Kendati begitu, Sahmud mengakui agenda 100 hari pertama bukanlah waktu yang cukup untuk menilai efektivitas kinerja pemerintahan baru. Namun, lanjut dia, kegagalan tersebut seharusnya menjadi peringatan awal. Oleh karena itu, PBHMI menuntut SBY-Kalla melakukan evaluasi dan koreksi total atas kinerja kabinet. Bahkan, jika diperlukan dilakukan perombakan kabinet. Namun, penggantiannya harus berdasarkan prinsip profesionalisme dan kompetensi bukan politik. Eworaswa