Bupati Temanggung : Koalisi Busuk Para Koruptor yang Ingin Saya Turun

Reporter

Editor

Rabu, 12 Januari 2005 00:55 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ditemui di rumah dinasnya, Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo tampak murung. Wajahnya terlihat sembab. Hari ini (13/1) Bupati Temanggung akan memberikan jawaban atas hak interpelasi yang diajukan DPRD Temanggung, Jawa Tengah, Rabu kemarin (12/1). DPRD Temanggung dengan hak interpelasinya berencana memecat Bupati Totok. Berikut petikan wawancara Syaiful Amin dari Tempo dengan Totok Ary Prabowo: Bagaimana komentar Anda dengan keputusan rapatparipurna DPRD yang akan menurunkan Anda dari kursibupati?Saya sangat menyesalkan dan saya sangat yakinkeputusan itu diambil karena mereka sangat emosional.Keputusan itu diambil untuk kepentingan beberapakalangan dan sebagian besar dari mereka hanyadimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Kalau caranyaseperti ini, tidak akan ada pemerintahan yang efektifdan pemerintahan tidak akan bisa berjalan.Kepentingan siapa yang ingin menjatuhkan Anda?Yang terjadi ini adalah koalisi yang sudah lamadijalin. Peristiwa yang terjadi sekarang jelas adakaitannya dengan Pilkada (pemilihan kepala daerah)2003 lalu di mana saya berhasil memperoleh kepercayaanuntuk menjadi Bupati di Temanggung. Pesaing saya saatini duduk sebagai Ketua DPRD.Sesederhana itu?Ini ada kaitanya dengan korupsi yang dikakukan olehWakil Bupati yang sebenarnya adalah wakil saya. Dalamproyek pembangunan Pasar Ngadirejo Temanggung yangdiketuai Wakil Bupati, Badan Pengawas menemukankorupsi sebesar Rp 8,1 milyar. Nah, rupanya kemudianWakil Bupati menjalin hubungan dengan PDIP danKapolres Temanggung yang kemudian terjadi sepertisekarang.Tapi Anda sendiri justru sekarang sedang disidik dalamkasus korupsi oleh kepolisian?Ada yang mengatakan saya korupsi Rp 1,7 milyar tapiada juga yang mengatakan saya korupsi Rp 20 milyar.Dari mana uang sebesar itu di Temanggung ini. Selamaini saya hanya menggunakan uang dari gaji saya. Yangkorupsi sebenarnya Wakil Bupati dan oknum Kapolresitu, tapi mereka justru berkoalisi dan menuduh sayayang korupsi. Mereka takut kalau saya bongkarsemuanya.Anda juga dituduh main copot pejabat seenaknyasendiri?Saya ini bupati yang menempati jabatan politis. Kalausoal mutasi, itu urusan Baperjakat (badan pertimbanganjabatan dan kepangkatan). Saya menandatanganiberdasarkan usulan Baperjakat. Dan keputusan itu sudahsesuai prosedur apalagi yang dimutasi memang sudahsemestinya dilakukan.Hubungan Anda dengan DPRD, Polres, dan Muspida laindikatakan sangat buruk?Dengan DPRD, Kejaksaan dan Pengadilan menurut sayasangat bagus. Kalau dengan Kapolres memang tidak baik.Sejak saya terpilih memang hubungan dengan Kapolreskurang harmonis terutama menyangkut penggunaan danapemilu. Saya memang pernah meminta langsung ke Kapoldaagar mengangganti Kapolres di sini.Soal keputusan DPRD itu, bagaimana sikap Anda?Saya sudah menerima surat panggilan dari DPRD, sayajelas akan datang. Kalau perlu saya buka semuanya biarjelas. Jangan sampai DPRD hanya menerima informasidari satu pihak dan mengorbankan kepentingan bahkanmembodohi rakyat Temanggung.Syaiful Amin

Berita terkait

Jawaban Puan Maharani soal Pertemuan dengan Prabowo Usai Lebaran: Insya Allah

29 hari lalu

Jawaban Puan Maharani soal Pertemuan dengan Prabowo Usai Lebaran: Insya Allah

Puan Maharani memberikan sinyal pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden terpilih Prabowo Subianto usai lebaran.

Baca Selengkapnya

Wacana Pertemuan Prabowo dan Puan Maharani, Gerindra Maunya Sebelum Lebaran

29 hari lalu

Wacana Pertemuan Prabowo dan Puan Maharani, Gerindra Maunya Sebelum Lebaran

Partai Gerindra berharap pertemuan Prabowo dan Puan bisa segera teralisasi.

Baca Selengkapnya

Ramai Kabar Disebut Tak Laporkan Sejumlah Mobil di LHKPN, Ini Profil Ketua PPATK Ivan Yustiavandana

15 Januari 2024

Ramai Kabar Disebut Tak Laporkan Sejumlah Mobil di LHKPN, Ini Profil Ketua PPATK Ivan Yustiavandana

Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, dikabarkan tidak melaporkan koleksi mobil mewahnya di LHKPN. Seperti apa profil Ivan sebenarnya?

Baca Selengkapnya

Sepi Orderan Pemilu, Pengusaha Konveksi Ngadu ke Kemenkop UKM

8 Januari 2024

Sepi Orderan Pemilu, Pengusaha Konveksi Ngadu ke Kemenkop UKM

Pengusaha konveksi sepi orderan selama kampanye Pemilu 2024. Order anjlok 70 persen dibanding pemilu sebelumnya.

Baca Selengkapnya

Profil Bank Jepara Artha yang Diduga Alirkan Dana ke Koperasi Garudayaksa Nusantara

19 Desember 2023

Profil Bank Jepara Artha yang Diduga Alirkan Dana ke Koperasi Garudayaksa Nusantara

BPR Bank Jepara Artha diduga mengalirkan dana kampanye ilegal ke Koperasi Garudayaksa Nusantara. Seperti apakah profil BPR tersebut?

Baca Selengkapnya

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

PPATK Bakal Pantau Aliran Dana Pemilu Ilegal Lewat Aset Kripto dan E-Money

28 Juni 2023

PPATK Bakal Pantau Aliran Dana Pemilu Ilegal Lewat Aset Kripto dan E-Money

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bakal melakukan pengawasan terhadap aliran dana Pemilu ilegal.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Bahaya Demokrasi Transaksional

23 Mei 2023

Bamsoet Ingatkan Bahaya Demokrasi Transaksional

Maraknya politik transaksional mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ini Yakin Putusan Penundaan Pemilu Diabaikan Pasar Keuangan Karena Tak Lazim, Dampaknya?

3 Maret 2023

Ekonom Ini Yakin Putusan Penundaan Pemilu Diabaikan Pasar Keuangan Karena Tak Lazim, Dampaknya?

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono menilai perintah PN Jakpus soal penundaan Pemilu 2024 tak lazim dan tidak bisa dilaksanakan. Apa dampaknya ke pasar?

Baca Selengkapnya

Bila Pemilu 2024 Ditunda, Ekonom: Kepercayaan Pasar Keuangan dan Modal Bakal Tergerus

2 Maret 2023

Bila Pemilu 2024 Ditunda, Ekonom: Kepercayaan Pasar Keuangan dan Modal Bakal Tergerus

Ekonom Indef Eko Listiyanto menilai penundaan Pemilu 2024 dapat memicu risiko turunnya kepercayaan pasar keuangan dan pasar modal.

Baca Selengkapnya