Tri Risma Harini, Walikota Surabaya. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Surabaya -Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan melaporkan kisruh pengelolaan satwa di Kebun Binatang Surabaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi besok. "Kebetulan saya diundang Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Senin ini juga saya melaporkan kasus KBS ke KPK," kata dia di Surabaya kemarin.
Risma mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan data yang dibutuhkan terkait dengan pelaporan tersebut. Hal-hal yang akan disampaikan ke KPK, dia menjelaskan, terutama berkaitan dengan persoalan di tubuh manajemen Kebun Binatang serta hasil audit Universitas Airlangga Surabaya mengenai sejumlah aset yang dimiliki KBS.
Akhir pekan lalu, Risma sempat mengeluhkan raibnya satwa dari KBS. Ia menuding kebijakan tim pengelola KBS sementara pimpinan Tony Sumampau, yang membarter 387 satwa dengan uang atau barang, menjadi pemicu memanasnya konflik di kebun binatang peninggalan Belanda ini. Ia berjanji membawa kasus ini ke ranah hukum.
Direktur Keuangan KBS, Fuad Hasan, mengatakan kantornya tengah melengkapi dokumen berupa nota kesepahaman mengenai barter satwa itu. "Ada enam MoU pertukaran satwa saat KBS dikelola Tim Pengelola Sementara," ujar Fuad kepada Tempo.
Dari penelusuran Tempo, perjanjian barter itu diteken selama Maret hingga Juli 2013 untuk enam lembaga. Lembaga yang dimaksud antara lain Taman Safari II Prigen, Taman Safari Mirah Fantasia Banyuwangi, Lembaga Konservasi Lembah Hijau Lampung, dan Taman Hewan Pematang Siantar.
Padahal, kata Fuad, berdasarkan kajian Universitas Airlangga, pertukaran hanya dapat dilakukan satwa dengan satwa atau tumbuhan dengan tumbuhan. Pertukaran satwa dengan kendaraan atau uang jelas menyalahi aturan..
Ketika dimintai konfirmasi, Tony menilai rencana Risma melapor ke KPK hanya pengalihan isu buruknya pengelolaan satwa di KBS. Ia membantah telah menukar satwa dengan mobil. "Yang ada adalah penyerahan satwa surplus ke lembaga lain. Kendaraan untuk operasional merupakan hibah dari pihak kedua," katanya.
