KPK Geledah Ruang Fraksi, Rapat Demokrat Batal  

Kamis, 16 Januari 2014 13:52 WIB

Ruhut Sitompul. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat batal menggelar rapat dengan Ketua Harian Syariefuddin Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan. Rapat ini dibatalkan karena Syarief tak hadir di Kompleks Parlemen. Namun, pembatalan itu bersamaan dengan penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi di beberapa ruang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (baca juga: KPK Benarkan Geledah Kantor Sutan Bhatoegana).

"Tidak jadi karena ada tugas mendadak," kata juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, di Kompleks Parlemen, Kamis, 16 Januari 2014. Dia membantah jika pembatalan acara ini disebabkan karena adanya penggeledahan di sekretariat. "Rencananya, pertemuan ini untuk merapatkan barisan menghadapi pemilu legislatif."

Sebelumnya, sejumlah petugas dari KPK menggeledah sejumlah ruangan di Gedung Nusantara I. Ruangan yang digeledah antara lain ruang kerja Ketua Komisi Energi Sutan Bhatoegana, anggota Komisi Energi Tri Yulianto, sekretariat fraksi di lantai sembilan, dan sekretariat Komisi Energi DPR. Penggeledahan yang dimulai sejak pukul 10 belum selesai hingga sekarang. Saat penggeledahan, penyidik ada yang memakai rompi KPK dan ada yang tidak.

Ruangan Sutan terletak di lantai sembilan dengan nomor 905. Sedangkan Tri Yulianto berada satu lantai di atasnya, yakni ruangan 1013. Sejumlah penyidik terlihat membongkar beberapa berkas di ruangan Sutan. Ruhut mengatakan tak akan menghalangi upaya KPK dalam memberantas KPK.

Sutan dan Tri Yulianto kerap dikaitkan dengan kasus SKK Migas. Dalam persidangan, Sutan bahkan disebut menerima uang dari Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas saat itu. Hingga saat ini, penggeledahan di kedua ruangan ini masih dilakukan. Wartawan dilarang masuk untuk melihat dua ruangan ini.

WAYAN AGUS PURNOMO


Terpopuler:
Jajal Bus Transjakarta Baru, Jokowi Kedinginan AC
Jokowi Buka Lagi Ide Sodetan Katulampa-Cisadane
BMKG: Hujan Lebat Akan Melanda Jakarta
Atasi Banjir, Ahok: Usir Semua Warga di Bantaran
Titik-titik Macet Total Malam Ini

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

16 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

17 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

18 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya