TEMPO Interaktif, Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Siti Maimunah menyatakan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK) telah mengelabui masyarakat Buyat. ?Ada indikasi manipulasi di situ (perjanjian perdamaian),? ujarnya pada Tempo, Kamis (6/1). Dalam sidang yang berlangsung kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, LBH Kesehatan dan PT Newmont menyepakati perdamaian. Menurut Maimunah, kedatangan warga Buyat ke gedung Pengadilan Jakarta Selatan Kamis (6/1) ini, memprotes perjanjian perdamaian tersebut. Masyarakat pada 20 Desember 2004, kata dia, memang menyatakan sepakat untuk ikut proses mediasi yang ditawarkan hakim. ?Tapi kemudian kesepakatan itu dipelintir, sehingga muncul siaran pers Newmont tertanggal 28 Desember 2004 yang mengatakan warga Buyat mencabut gugatannya,? tuturnya. Kemudian pada 31 Desember 2004 perwakilan warga Buyat memohon penangguhan sementara proses mediasi atas warga Buyat dengan PT Newmont. ?Dan permohonan penangguhan itu tidak diindahkan oleh hakim. Padahal dalam permohonan itu dikatakan belum ada penandatanganan perjanjian perdamaian atau kesepakatan warga Buyat dengan Newmont. Bahkan hakim memutuskan kedua belah pihak telah berdamai,? ucapnya.Menanggapi tudingan LSM itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK) Iskandar Sitorus menjelaskan posisinya serba salah dalam membela Newmont. Ia mengatakan ihwal dari proses mediasi dengan PT Newmont yang ditempuh, karena faktor ekonomi, janji pemerintah untuk pengobatan gratis yang tidak benar, dan adanya gugatan Newmont pada Iskandar Sitorus, Jane Pangemanan dan Rignolda Jamaludin. ?Tadinya kami ingin jalan terus. Tapi karena pada prinsipnya masyarakat sudah sangat kesulitan, tim pengacara pun merekomendasikan membicarakan mediasi yang diusulkan majelis hakim,? ujarnya. Sementara itu, putusan mediasi PN Jaksel tidak berarti menyurutkan peradilan yang akan digelar di Sulawesi Utara. ?Gugatan yang dilancarkan 3 wakil masyarakat itu bukan jenis class action. Jadi tidak ada pengaruhnya,? ujar Wakil dari Koalisi Anti Korupsi dalam Penegakan Hukum Lingkungan, Mas Achmad Santosa pada Tempo. Rr. Ariyani ? Tempo