Ketua Komisi I Tuding Pengawas Provokasi TVRI  

Reporter

Jumat, 10 Januari 2014 15:41 WIB

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq menuding Dewan Pengawas (Dewas) TVRI telah memprovokasi para kepala TVRI daerah untuk melawan keputusan Komisi I DPR.

Menurut dia, Dewas dan kepala stasiun TVRI daerah pada Selasa lalu, 7 Januari 2014, telah menggelar rapat konsolidasi di Jakarta untuk melawan keputusan Komisi I—TVRI salah satu mitranya—yang memblokir anggaran TVRI 2014 dan berencana memecat anggota Dewan Pengawas. "Konsolidasi itu sesuai dengan kemauan politik Dewas," ujar Mahfudz saat dihubungi, Kamis, 9 Januari 2014.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu sebelumnya lewat akun Twitter @MahfudzSiddiq, Selasa lalu, mencuit soal kisruh manajemen di TVRI. Dia terlihat geram dalam cuit-cuitnya. Menurut dia, rapat dan rencana mogok siaran TVRI mulai 15 Januari 2014 yang diprovokasi Dewas dengan memanfaatkan kepala TVRI daerah itu adalah pembangkangan lanjutan terhadap keputusan rapat bersama di DPR.

Dewas, kata dia, kalang kabut karena anggaran 2014 diblokir. Lalu Dewas cari berbagai cara, termasuk melobi Kementerian Keuangan, agar anggaran cair tanpa persetujuan DPR. Sekarang, kata dia, Dewas dengan tangan kepala TVRI daerah bersurat ke Presiden minta dicairkan anggaran 2014. "Inilah penyakit lama TVRI. Siapa tidak tergiur dengan anggaran Rp 1 triliun?" kata Mahfudz.

Menurut dia, rapat Dewas dan kepala TVRI daerah ini aneh dari sisi rantai komando. Sebab, kata dia, atasan kepala TVRI daerah itu adalah direksi yang sudah dipecat Dewas pada November 2013 lalu. Sebelumnya, sejumlah kepala TVRI daerah juga memberikan surat dukungan terhadap Dewas yang disampakan ke Komisi I. "Lucu ya. Mestinya mereka dukung atau tidak dukung terhadap direksi, bukan ke Dewas " ujarnya.

Kenyataan ini, kata dia, menunjukkan bukti bahwa Dewas memang menyalahgunakan wewenang untuk intervensi jauh ke tubuh direksi.

Menurut Mahfud, Dewas berpikir bahwa jika kepala TVRI mogok siaran, terus DPR runtuh atau rakyat ikut mengamuk. “Anda keliru besar, Bung! Jika atas provokasi Dewas lalu TVRI hentikan siaran, maka akan kami jadikan momentum untuk merombak total lembaga TVRI,” tulis Mahfud lewat akun Twitternya.

Menurut dia, perubahan mendasar dan total butuh momentum. “Baguslah jika para kepala stasiun TVRI mau dipakai Dewas untuk menciptakan momentum itu.”

NURHASIM




Berita Terpopuler:
Ma'mun soal Anas: Akan Ada Kejutan Hari Ini
Jika Harus Jemput Paksa Anas, Penyidik Bawa Pistol
Ini Rute Penerbangan Domestik dari Halim
SBY Tolak Gelar Jenderal Besar dari TNI







Advertising
Advertising

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

1 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

1 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

1 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

3 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.

Baca Selengkapnya

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

4 hari lalu

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca Selengkapnya

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

5 hari lalu

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya