TEMPO.CO, Kediri - Para pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji mereka untuk bulan Desember 2013. Selain anggaran daerah belum disetujui gubernur, kepergian Wali Kota Samsul Ashar ke Tanah Suci juga dituding menjadi penyebab keterlambatan.

Sekretaris Kota Kediri Agus Wahyudi mengatakan, keterlambatan pembayaran gaji ini dialami oleh hampir seluruh aparatur pemerintah yang berjumlah lebih dari 6.000 orang. Hingga hari ini, Kamis, 2 Januari 2014, gaji yang seharusnya sudah diterima melalui rekening Bank Jatim tak bisa disalurkan. “Kami tak bisa mencairkan karena APBD belum disetujui,” kata Agus kepada Tempo, Kamis, 2 Januari 2014.

Persoalan ini dipicu oleh molornya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 di tingkat parlemen. Akibatnya, jadwal pengajuan revisi oleh pemerintah daerah yang dilanjutkan dengan pengajuan persetujuan kepada Gubernur Jawa Timur ikut tertunda.

Besaran anggaran tersebut, menurut Agus Wahyudi, mencapai Rp 25 miliar untuk seluruh pegawai negeri Pemerintah Kota Kediri.

Jika draf tersebut bisa diserahkan oleh DPRD pada Jumat besok, 3 Januari 2014, pengajuan ke Gubernur ditargetkan tuntas pada Senin, 6 Januari 2014. Dan jika pada hari Selasa revisi tersebut bisa diterima kembali oleh pemerintah kota, pencairan gaji paling lambat dilakukan 9 Januari 2014, atau molor delapan hari dari jadwal rutin.

Masih menurut Agus, persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan melalui peraturan wali kota, dengan memerintahkan pencairan pembayaran gaji, meski RAPBD belum disetujui Gubernur. Namun hal itu tak bisa dilakukan karena Wali Kota Samsul Ashar saat ini tengah menjalankan umrah di Tanah Suci dan baru akan kembali pada 7 Januari untuk bisa menandatangani perintah pembayaran kepada Bank Jatim. “Jadi tak ada pilihan lain selain menunggu Pak Wali datang,” ujar Agus.

Akibat keterlambatan pembayaran gaji, sejumlah pegawai negeri tampak enggan menjalankan pekerjaan. Sebagian PNS terlihat berada di rumah saat jam kerja dan tak kembali lagi ke kantor. Mereka tak bisa menyembunyikan kekecewaan setelah memeriksa saldo rekening di Bank Jatim yang masih melompong. “Biasanya tanggal 1 sudah masuk. Saya kira hari ini ditransfer karena kemarin libur,” ucap salah seorang PNS yang enggan disebutkan identitasnya.

Keterlambatan pembayaran gaji ini bukan pertama kali terjadi di Kota Kediri. Tahun lalu, pembayaran gaji mereka juga terlambat meski tidak dalam jangka waktu lebih dari sepekan seperti sekarang ini.

Ketua DPRD Kota Kediri Woro Reni Permana tak bisa dikonfirmasi soal molornya pemeriksaan RAPBD tersebut. Beberapa kali Tempo menghubunginya melalui telepon, namun tidak dijawab.

HARI TRI WASONO