Warga Berpendidikan Tinggi Cenderung Antikorupsi  

Reporter

Editor

Zed abidien

Kamis, 2 Januari 2014 17:09 WIB

Aktivis Aliansi Rakyat Anti Korupsi Malang melakukan aksi demonstrasi di Bundaran Veteran, Malang, Jawa Timur, Kamis (26/11). Aksi ini akan dilakukan dengan orasi selama 12 jam untuk menyikapi ketidaktegasan presiden membrantas korupsi. TEMPO/Nurdian

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren kesadaran warga Indonesia ihwal perilaku antikorupsi terus mengalami peningkatan menjadi 3,63 pada 2013, atau naik 0,08 poin dari 2012 yang tercatat 3,55.

"Nilai indeks semakin mendekati 5, menunjukkan masyarakat berperilaku semakin antikorupsi," kata Kepala BPS, Suryamin, dalam konfrensi pers di kantornya, Kamis, 2 Januari 2014.

Suryamin mengatakan survei perilaku antikorupsi tersebut dilakukan BPS di 170 kabupaten/kota di 33 provinsi dengan jumlah sampel 10 ribu rumah tangga. Pengambilan sampel menggunakan metodologi multistage two phase sampling. Responden adalah kepala rumah tangga atau pasangannya.

Berdasarkan karakteristik, indeks antikorupsi 2013 paling tinggi tercatat pada warga yang berpendidikan sarjana yakni sebesar 3,94, meningkat dibanding indeks 2012 yang sebesar 3,93. Sedangkan warga yang berpendidikan SMA tercatat sebesar 3,82, naik dibanding 2012 YANG sebesar 3,78. Adapun indeks terendah terdapat di warga yang tinggal di perdesaan, yaitu dengan indeks 3,55, naik tipis dibanding 2012 yang sebesar 3,46.

Suryamin mengatakan peningkatan indeks tersebut bukan berarti menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat antikorupsi. Warga yang sangat antikorupsi dicerminkan oleh raihan indeks 5. Sedangkan indeks antikorupsi minimal 3,75; permisif terhadap korupsi 2,50; dan sangat permisif terhadap korupsi 1,25.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita terkait

KPK Ajak Anak Muda Berpartisipasi pada Festival Lagu Antikorupsi

11 Agustus 2017

KPK Ajak Anak Muda Berpartisipasi pada Festival Lagu Antikorupsi

Festival ini merupakan salah satu upaya KPK dalam pencegahan korupsi di kalangan anak muda.

Baca Selengkapnya

KPK Gelar Festival Lagu Anti Korupsi dengan Juri Sandy Canester

7 Agustus 2017

KPK Gelar Festival Lagu Anti Korupsi dengan Juri Sandy Canester

KPK menyelenggarakan Festival Lagu Suara Anti Korupsi dengan juri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Sandy Canester.

Baca Selengkapnya

KPK Bekali Kiat Menolak Korupsi kepada 38 Finalis Putri Indonesia  

27 Maret 2017

KPK Bekali Kiat Menolak Korupsi kepada 38 Finalis Putri Indonesia  

Sebanyak 38 wanita rupawan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka merupakan finalis ajang Putri Indonesia 2017.

Baca Selengkapnya

Hanya Naik 1 Poin, Istana Berharap CPI Tahun Ini Lebih Baik

25 Januari 2017

Hanya Naik 1 Poin, Istana Berharap CPI Tahun Ini Lebih Baik

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki berharap skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang diraih Indonesia pada tahun ini lebih baik lagi.

Baca Selengkapnya

TI: Paket Kebijakan Perbaiki Indeks Korupsi Indonesia  

25 Januari 2017

TI: Paket Kebijakan Perbaiki Indeks Korupsi Indonesia  

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, skor CPI Indonesia naik lima poin.

Baca Selengkapnya

Korupsi (Atas Nama) Partai

24 Oktober 2016

Korupsi (Atas Nama) Partai

Rasanya tidak ada partai politik di Indonesia yang secara resmi memerintahkan kadernya untuk melakukan tindak pidana korupsi yang kemudian harus disetor ke partainya. Yang ada, partai tutup mata atas sumbangan kadernya, seberapa pun besarnya. Partai pada umumnya juga tidak pernah mempertanyakan asal-usul kontribusi dari kadernya. Konon, partai tidak boleh berburuk sangka terhadap kadernya sendiri, kendati jumlah dana yang disetor tidak masuk akal. Biasanya, kader yang banyak memberi dana untuk partai akan mendapat "reward", misalnya akan mendapat prioritas kalau ada lowongan jabatan di kelengkapan DPR, masuk panitia khusus yang menarik, jabatan di internal partai, atau nomor bagus calon anggota legislatif dalam pemilihan umum.

Baca Selengkapnya

Siasat Kenaikan Subsidi Partai

21 Oktober 2016

Siasat Kenaikan Subsidi Partai

Lagi, Kementerian Dalam Negeri melempar wacana kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik. Akankah gagasan ini menjadi langkah yang tepat untuk pembenahan partai?

Setahun lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah mengusulkan hal yang sama, yakni menaikkan bantuan keuangan partai sebesar Rp 1 triliun untuk semua partai yang memiliki kursi di DPR. Belum sempat direalisasi, usul tersebut kandas akibat penolakan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Resep Denmark Jadi Negara Paling Bersih dari Korupsi  

16 Maret 2016

Resep Denmark Jadi Negara Paling Bersih dari Korupsi  

Apa resep Denmark menjadi negara paling bersih dari korupsi?

Baca Selengkapnya

Survei BPS: Perilaku Antikorupsi Masyarakat Menurun  

22 Februari 2016

Survei BPS: Perilaku Antikorupsi Masyarakat Menurun  

Hasil survei BPS menunjukkan pengalaman antikorupsi

masyarakat lebih rendah dibanding persepsinya.

Baca Selengkapnya

Kabar Baik, Peringkat Korupsi Indonesia Membaik!  

27 Januari 2016

Kabar Baik, Peringkat Korupsi Indonesia Membaik!  

Kenaikan peringkat salah satunya berkat kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya