TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman mencatat pemerintah daerah dan kepolisian menjadi dua lembaga yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat pada 2013. Komisioner Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, mengatakan sepanjang tahun 2013 pemerintah daerah mendapat laporan sebanyak 43,8 persen, sedangkan kepolisian 13,3 persen dari 4.359 total laporan.
"Pemerintah daerah dan kepolisian masih menjadi dua lembaga yang paling banyak dilaporkan masyarakat, sama seperti tahun lalu," katanya saat menyampaikan laporan akhir tahun di gedung Ombudsman, Jakarta, Selasa 31 Desember 2013.
Menurut Budi, jumlah aduan masyarakat terhadap pemerintah daerah pada 2012 adalah 769 laporan. Angka ini naik menjadi 1.910 pada 2013. Sedangkan laporan masyarakat terhadap kepolisian bertambah dari 382 aduan pada 2012 menjadi 581 pada 2013.
Selain dua lembaga tersebut, kata Budi, instansi lainnya yang paling banyak diadukan adalah pemerintah atau kementerian. Jumlah laporan masyarakat terhadap lembaga tersebut mencapai 10,7 persen. Lalu Badan Pertanahan Nasional sebanyak 6,8 persen, dan BUMN/BUMD 7,9 persen.
Dari banyakanya laporan itu, kata dia, semuanya telah ditindaklanjuti. Namun belum seluruhnya telah diselesaikan. Menurut dia, baru sekitar 43 persen dari total seluruh laporan yang telah rampung.
