Jumlah Peserta BPJS Kesehatan 116 Juta  

Reporter

Editor

Anton Septian

Senin, 30 Desember 2013 17:07 WIB

TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - PT Asuransi Kesehatan yang akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada 1 Januari 2014 telah mendata jumlah peserta hingga Desember 2013. Totalnya, mencapai 116.122.065 jiwa.

Jumlah peserta tersebut merupakan gabungan dari peserta baru dan pengalihan dari program terdahulu, yaitu Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). ”Data tersebut lengkap dengan nama dan alamat,” kata Direktur Kepesertaan PT Askes Sri Endang Tidarwati di Jakarta, Senin, 30 Desember 2013.

Peserta pengalihan sebanyak 112.592.141 jiwa, terdiri atas pengalihan dari Askes sebanyak 16.142.615 jiwa, Jamkesmas (86,4 juta jiwa), TNI (859.216 jiwa), Polri (743.454 jiwa), dan Jamsostek sebanyak 8.446.856 jiwa.

Sedangkan peserta baru berjumlah 3.529.924 jiwa yang berasal dari Jaminan Kesehatan Aceh dan Kartu Jakarta Sehat. ”Jamkesda Aceh sekitar 1,2 juta jiwa dan KJS sekitar 2,2 juta jiwa,” kata Sri Endang.

Dia menjelaskan, peserta pengalihan bisa menggunakan kartu dari provider sebelumnya ataupun kartu BPJS Kesehatan karena sistemnya telah terintegrasi. Menurut dia, peserta yang membawa kartu tanda penduduk atau menyebutkan nomor induk kependudukan (NIK) juga akan dilayani frontliner. Soalnya, kata Sri Endang, data tersebut telah terhubung dengan sistem kependudukan dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri.

PT Askes hingga kini telah menyiapkan 21 juta lembar formulir untuk peserta baru yang akan mendaftar. Menurut Direktur Hukum dan Hubungan Antar-Lembaga PT Askes Purnawarman Basundoro proses pendaftaran peserta baru bisa berlangsung cepat jika formulir telah dilengkapi dan NIK terintegrasi dengan sistem kependudukan dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri. ”Kalau segera bayar, kartu peserta langsung aktif,” kata dia.

Purnawarman mengatakan untuk pendaftaran di wilayah terpencil seperti Atambua dan Papua, Askes bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mendata langsung ke lokasi. “Atau, masyarakat bisa langsung mendaftar melalui puskesmas,” ujar dia.

Sejauh ini, sudah ada tujuh provinsi dan 107 kabupaten/kota yang telah bekerja sama dengan PT Askes. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Jakarta, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Tengah.

Kepesertaan BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, terdiri atas dua kelompok yaitu peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta bukan PBI. Peserta PBI adalah orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu yang preminya akan dibayarkan pemerintah. Sedangkan yang tergolong bukan PBI, yaitu pekerja penerima upah (pegawai negeri sipil, anggota TNI POLRI, pejabat negara dan pegawai swasta, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja), investor, pensiunan, dan janda pensiunan.


RIZKI PUSPITA SARI


Baca juga:
Aurelie Takut Kekasihnya Sebarkan Foto Telanjang
Jokowi: Foto Bareng di Fatahilah Bayar Rp 5 Ribu
Lukaku Bawa Everton Tekuk Southampton 2-1
Setya Novanto Tak Gubris Panggilan KPK
Kisah Pilu Aurelie Moeremans Setelah Kawin Lari
Sebelum Ditahan, Atut Gerilya ke Petinggi Golkar

Berita terkait

Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..

7 Agustus 2022

Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..

Pemerintah hingga kini masih belum memutuskan kapan dimulainya pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS pada layanan BPJS Kesehatan maupun perubahan tarif iurannya. Perubahan layanan itu akan menghapuskan sistem kelas 1, 2, dan 3 bagi peserta yang rawat inap.

Baca Selengkapnya

DJSN Bicara Soal Pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

16 Februari 2022

DJSN Bicara Soal Pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Dewan Jaminan Sosial Nasional memastikan dana awal program Jaminan Kehilangan Pekerjaan mencukupi untuk beberapa tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

Usut Suap Bupati Jombang, KPK Temukan Potensi Penyimpangan SJSN

6 Februari 2018

Usut Suap Bupati Jombang, KPK Temukan Potensi Penyimpangan SJSN

Kajian KPK menunjukkan kelemahan dan potensi penyimpangan dalam dana kapitasi SJSN terbagi menjadi empat aspek.

Baca Selengkapnya

BPJS Ketenagakerjaan Keluhkan Banyak Perusahaan Belum Daftar  

20 April 2017

BPJS Ketenagakerjaan Keluhkan Banyak Perusahaan Belum Daftar  

BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perusahaan yang patuh dalam mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 85 persen.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Pemerintah Tekan Defisit di Program Jaminan Kesehatan

30 Maret 2017

Begini Cara Pemerintah Tekan Defisit di Program Jaminan Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan ada opsi
yang digodok pemerintah untuk menekan defisit program jaminan
kesehatan nasional.

Baca Selengkapnya

Kepala BPJS: Abdi Dalem Keraton Berhak pada Jaminan Sosial

24 April 2016

Kepala BPJS: Abdi Dalem Keraton Berhak pada Jaminan Sosial

Abdi dalem, menurut dia masuk kategori pekerja informal, meskipun menerima gaji dari APBD dan honor dari dana keistimewaan.

Baca Selengkapnya

Abdi Dalem Keraton Yogya Dapat Gaji dan Honor dari Negara  

24 April 2016

Abdi Dalem Keraton Yogya Dapat Gaji dan Honor dari Negara  

Beberapa jadi abdi dalem, di antaranya Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Baca Selengkapnya

Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Abdi Raja atau Pegawai?

24 April 2016

Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Abdi Raja atau Pegawai?

Barulah sejak UU Nomer 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan pada 2012, Suyatman dan abdi dalem lainnya berlega hati.

Baca Selengkapnya

86.558 Warga Makassar Terima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan  

27 Januari 2016

86.558 Warga Makassar Terima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan  

Pemerintah menyediakan dana Rp 48 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin.

Baca Selengkapnya

Asosiasi Pengusaha: Jaminan Sosial Membebani Pekerja

14 Desember 2015

Asosiasi Pengusaha: Jaminan Sosial Membebani Pekerja

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meyakini kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial membebani pekerja kelas kecil dan menengah

Baca Selengkapnya