PDIP: Jokowi Tak Akan Maju tanpa Restu Megawati

Reporter

Minggu, 22 Desember 2013 18:05 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat beri sambutan dalam peringatan Hari Kebangkitan Perempuan di GOR Otista, Jakarta, (22/12). Menurut Megawati, perempuan memiliki kapasitas memimpin. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Maruarar Sirait, memastikan Joko Widodo tidak akan maju sebagai calon presiden dari partai mana pun tanpa restu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Alasannya, Jokowi merupakan kader partai yang loyal. "Saya yakin Jokowi hanya mau maju dari PDIP dan seizin Mega," kata Maruarar ketika ditemui dalam seminar "Menakar Kandidat Capres dan Perilaku Pemilih dalam Pemilu Presiden 2014", Ahad, 22 Desember 2013.

Maruarar mengatakan, Megawati mencermati hasil survei, baik dari internal maupun lembaga independen. Megawati tak cemburu melihat kadernya mempunyai elektabilitas lebih tinggi dibanding dia. Maruarar mengatakan, saat ini Jokowi menunggu kepastian dari Mega terkait pencalonan presiden dari PDI Perjuangan.

Mengenai gerakan PDI Perjuangan Pro Jokowi, Maruarar belum tahu merupakan kader internal atau bukan. Dia mengatakan, seluruh kader menyerahkan penunjukan calon presiden kepada Mega. Sebaliknya, Mega juga pasti akan mendengar masukan dari bawah, termasuk dari gerakan PDI Perjuangan Pro Jokowi.

Ketua Balitbang Partai Golongan Karya, Indra J. Piliang, mengatakan partai tidak akan mengganggu Jokowi dengan menawarkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Aburizal Bakrie. Menurut dia, maju atau tidaknya Jokowi merupakan hak Gubernur DKI Jakarta itu dan PDI Perjuangan. Dia juga mengakui bahwa Jokowi merupakan tokoh yang luar biasa santun dan politikus yang baik.

"Kalau pilpres sekarang, Jokowi sudah pasti menang," kata Indra. Karena itulah, Golkar dan Aburizal membuat program pemerintah yang berbeda dengan calon lain, termasuk Jokowi. Dia mencontohkan, Jokowi belum dekat dengan kelompok buruh, maka Golkar akan membuat program pemerintah terkait pekerja.

SUNDARI


Baca juga:

Tolak Mega-Jokowi, Kader PDIP Deklarasikan PROJO
Dua Hari Penahanan, Atut Nyapu dan Ngepel Lantai?
Ada Upaya Menjegal Rano Karno Menjadi Gubernur
Agnes Monica Tampil Seksi di Majalah Amerika

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

1 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

2 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

3 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

3 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

8 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

8 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

9 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

9 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

16 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

17 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya