Surat suara Pilkada Walikota Bandung yang sudah tersortir dan dilipat di Bandung, Jawa Barat (9/6). TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Bandung - Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat Cornell Syarief Prawiradiningrat mendapat instruksi dari BPK RI untuk mengaudit penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) pemerintah provinsi dan 11 kabupaten/kota di Jawa Barat. "Jawa Barat baru menyelesaikan pemilukada. Ada kehawatiran dana hibah dan bansos digunakan untuk tujuan tertentu, kampanye dan atau money politic," kata dia di Bandung, Jumat,13 Desember 2013.
Cornell mengatakan, BPK RI meminta lembaganya melakukan audit secara khusus terhadap lima di antara dua belas entitas pemerintah daerah itu. Di antaranya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Subang, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta Pemerintah Kabupaten Sumedang,
Menurut dia, BPK RI meminta Audit Tujuan Tertentu tidak hanya ditujukan pada Jawa Barat, tapi juga sejumlah provinsi lain di Indonesia. Di antaranya, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. "Audit dilakukan pada dana hibah dan bansos yang tercantum dalam APBD 2012. Pemeriksaan dijadwalkan rampung akhir tahun ini," kata Cornel.
Asisten Daerah IV Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa membenarkan bahwa BPK tengah mengaudit penggunaan dana hibah dan bansos. "Sekarang pemeriksaannya sedang berlangsung," kata dia.
Dia optimistis, dalam proses perencanaan hingga pencairan dana hibah dan bansos pemerintah Jawa Barat tidak ada masalah. Menurut dia, proses perencanaan dana hibah dan bansos pemerintah Jawa Barat pada 2012 berada di bawah pengawasan Komisi Pemberantaasan Korupsi (KPK). "Kita dievaluasi oleh deputi pencegahan KPK, " kata dia.
