TEMPO.CO, Jakarta - Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, pemilih Partai Kebangkitan Bangsa paling rentan dengan praktek politik uang. Sedangkan pemilih Partai Keadilan Sejahtera paling susah didekati dengan politik uang.
"Bisa jadi karena tingkat pendidikan dan pendapatan pemilih PKB lebih rendah ketimbang PKS," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2013. "Politik uang lebih diterima di pedesaan ketimbang perkotaan."
Survei nasional Indikator dilakukan pada Maret 2013 dengan melibatkan 1.200 responden. Pengambilan responden dilakukan dengan sistem acak berjenjang dengan tingkat kepercayaan hingga 95 persen. Total deviasi kesalahan survei sebesar 2,9 persen.
Hasil survei menunjukkan, sebanyak 54,3 persen menolak politik uang. Rinciannya, sebanyak 48,9 persen tetap memilih partai semula, dan 5,4 persen menolak uang dan memilih partai yang tidak menawarkan uang. Sedangkan 41,7 persen menerima politik uang. Namun, mayoritas dari yang menerima uang justru tidak memilih partai atau caleg yang memberikan uang, yakni sebanyak 19,5 persen.
Survei juga menunjukkan, sebanyak 80,3 persen responden tak pernah mengalami langsung politik uang. Selain itu, sebanyak 79,1 persen responden tidak pernah melihat lingkungannya menerima uang jelang pemilu. Namun, Burhanudin menuturkan, mereka yang lingkungannya menerima politik uang cenderung toleran terhadap praktek seperti ini.
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
19 Februari 2024
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.
