Disebut Rasis, Ruhut Tak Akan Dipanggil Demokrat  

Reporter

Senin, 9 Desember 2013 19:48 WIB

Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Demokrat Syariefudin Hasan mengatakan, partainya tak akan memanggil dan memeriksa Ruhut Sitompul yang dituduh berkata rasisme oleh pengamat politik Boni Hargens. Menurut dia, tak ada sesuatu yang perlu dan mendesak bagi Partai Demokrat untuk menyelesaikan konflik kadernya tersebut.

"Katanya itu salah informasi," kata Syarief saat ditemui di Istana Negara, Senin, 9 Desember 2013.

Ruhut, kata dia, sebenarnya tak melontarkan pernyataan rasisme terhadap Boni dengan menyinggung warna kulit. Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini, kalimat tersebut justru ungkapan bahwa Boni adalah pengamat yang tidak obyektif. "Dia (Boni) maksudnya tidak independen," kata Syarief.

Boni sudah melaporkan Ruhut ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan tuduhan perbuatan yang tidak menyenangkan. Dosen Universitas Indonesia ini juga melayangkan laporan ke Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat agar mengeluarkan rekomendasi pergantian antarwaktu bagi Ruhut, politikus Demokrat itu.

Konflik keduanya terjadi di tengah diskusi politik pada sebuah televisi swasta. Boni hadir sebagai pengamat politik, sedangkan Ruhut melalui sambungan telepon berposisi sebagai juru bicara Partai Demokrat.

Dalam pembicaraan keduanya ini, Boni menilai Ruhut melontarkan pernyataan rasisme dengan menyebut warna kulit hitam yang kemudian disamakan dengan warna lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

FRANSISCO ROSARIANS




Berita Terpopuler:
Pendukung Jokowi Nyapres Beraksi di Monas
Artijo, Hakim 'Killer' di Mata Koruptor
Kerusuhan Pecah di Little India Singapura
Ini Koleksi Vila Para Jenderal di Citamiang
Jokowi-Ahok Kumpul di Rumah Megawati
Ini yang Membuat Mandela Kagum pada Fidel Castro
Alasan Obama Ogah Pakai iPhone

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

23 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya