TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bank-bank kecil rawan terhadap kebocoran dana menjelang pemilihan umum. Sebab, penanganan masalah di bank-bank kecil rawan diselewengkan untuk transaksi politik.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, mengatakan modus yang mungkin terjadi yaitu bank-bank kecil mendadak dililit kesulitan dana. Bank guram lantas diambil alih oleh pemerintah untuk diselamatkan. "Kalau pemerintah sudah turun untuk menyelamatkan, di situ lah rawannya," kata dia, di Balai Kartini, Kamis, 5 Desember 2013.
Abraham mengatakan apabila kebocoran dana ketahuan dan ditindak KPK, besar kemungkinan uang yang bisa kembali, jauh di bawah duit yang kabur. Dia menganggap hal itu terjadi lantaran adanya kongkalikong dari pembuat kebijakan yang memiliki kewenangan besar. Abraham tak merinci pembuat kebijakan yang dia maksudkan.
Namun, Abraham menolak menjawab ketika ditanya apakah skenario serupa juga terjadi dalam kasus Bank Century. "Drama itu akan terjawab di persidangan," kata dia.
Yang jelas, kata dia, KPK bersama Otoritas Jasa Keuangan akan memantau bank-bank kecil itu. "Kami bekerja memantau sekarang," ucap Abraham.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, mengkhawatirkan potensi kebocoran dana besar-besaran di sektor perbankan menjelang Pemilihan Umum 2014. Sebab, dalam tiga pemilihan umum terakhir, fenomena serupa selalu terjadi. Ia menduga dana perbankan disalurkan ke partai tertentu untuk mengongkosi transaksi-transaksi politik terkait pemilihan.
Bambang menuturkan, pada 1998, sebelum Pemilihan Umum 1999, terjadi kasus penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menjelang Pemilu 2004, sejumlah bank termasuk BNI 1946 dan Bank Global, kembali jebol. Adapun di akhir 2008, kasus Bank Century mengemuka.
