Sengketa Kepemilikan Pulau Tujuh Terus Berlanjut  

Reporter

Kamis, 5 Desember 2013 13:35 WIB

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Eko Maulana Ali. ANTARA/Teresia May

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Sengketa kepemilikan gugusan Pulau Tujuh antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini masih berlanjut. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imam Mardi Nugroho, mengatakan telah mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri. Diharapkan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dapat menjadi penengah. "Sampai saat ini belum ada jawaban dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Imam saat ditemui Tempo, Kamis, 5 Desember 2013.

Menurut Imam, secara resmi, pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum bertemu dengan pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dia menegaskan, jika Menteri Gamawan tidak bersedia menjadi mediator, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami rencanakan awal tahun 2014 gugatan sudah diajukan,” ujar Imam pula.

Saat ini sedang dalam tahap penentuan siapa yang akan ditunjuk sebagai kuasa hukum untuk menangani gugatan. Karena memakan biaya besar yang berasal dari APBD, penetuan kuasa hukum dilakukan melalui tender. Sebelumnya direncanakan untuk menunjuk Yusril Ihza Mahendra. Namun Yusril menolak karena berkaitan dengan anggaran pemerintah daerah.

Imam juga menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah beritikad baik dengan melakukan pertemuan dengan pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. “Pembicaraan sudah dilakukan sejak gubernur dijabat oleh almarhum Eko Maulana Ali. Namun, hingga saat ini belum dicapai kata sepakat,” ucanya. Padahal sudah menghabiskan dana Rp 2 miliar untuk menangani sengketa tersebut.

Imam menjelaskan, secara geografis, letak gugusan Pulau Tujuh lebih dekat dengan Bangka Belitung. Masyarakat di pulau itu juga lebih sering melakukan aktivitas ekonominya ke Bangka Belitung.

Sengketa bermula ketika pada 2003 gugusan Pulau Tujuh dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Padahal, dalam Undang-Undang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung yang dikeluarkan pada 2000, Pulau Tujuh masuk dalam wilayah teritorial Bangka Belitung.


SERVIO MARANDA




Topik terhangat:
Sitok Dituduh Hamili Wanita HIV/AIDS dan Kondom Kecelakaan Paul Walker Polwan Berjilbab Jokowi Nyapres

Berita lain:
Bu Pur Panggil Kapolri 'Dik Tarman'
Alasan Ahok Minta Pintu Tol Semanggi I Ditutup
Bu Pur di Mata Kapolri Sutarman
Sidak ke Menteng Atas, Jokowi: Saya Kecewa!
Pacari Sandra Dewi, Fans Club Edgar Senang

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

5 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

8 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

45 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

51 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

59 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya