TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Emir Moeis, diduga melakukan transaksi ilegal untuk mengaburkan suap yang dia terima dari konsorsium Alstom Power Inc karena dibantu memenangkan salah satu pekerjaan dalam proyek PLTU Tarahan, Lampung, 2004. Transaksi ilegal itu menggunakan PT Artha Nusantara Utama, perusahaan milik Armand Emir Moeis, anak kandung politikus bertubuh tambun ini.
Perbuatan Emir itu terurai dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 28 November 2013. Jaksa KPK Irene Putri menguraikan, pada Mei 2003, Emir memanggil stafnya bernama Zuliansyah Putra Zulkarnain, yang juga pengelola PT Artha, untuk bekerja sama dengan Pacific Resources Inc, milik Pirooz Muhammad Sarafi, untuk bisnis tambang batu bara di Berau, Kalimantan Timur.
Zulkarnain lalu diperkenalkan Pirooz kepada Stephanie Marcella Waworuntu atau Fanni, yang akan membantu menyelesaikan kerja sama PT Artha dengan Pirooz. Kemudian Zulkarnain menandatangani dokumen kontrak dengan Pirooz. “Padahal isi dokumen menjadikan PT Artha sebagai konsultan Pacific yang bekerja sama dengan Alstom untuk proyek PLTU Tarahan 2004,” kata Irene.
Namun, Irene melanjutkan, perjanjian itu hanya untuk melegalkan penggunaan rekening PT Artha untuk menampung transfer fee yang dijanjikan Alstom kepada Emir sebesar US$ 423 ribu. “Padahal tidak ada kerja sama sebenarnya antara PT Artha dan Pacific.”
Uang tersebut adalah 1 persen fee dari nilai proyek PLTU Tarahan yang dijanjikan konsorsium Alstom Inc kepada Emir karena membantu mendapatkan proyek itu (baca juga: Emir Moeis Sempat Minta Jatah Lebih). Atas perbuatan itu, Emir terancam hukuman 20 tahun.
