MUI Sayangkan Penundaan Jilbab Polwan
Selasa, 3 Desember 2013 11:18 WIB
TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO , Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat menyayangkan penundaan penggunaan jilbab di lingkungan Kepolisian. Padahal, Kapolri Jenderal Sutarman sempat menyatakan secara lisan polisi wanita (polwan) boleh mengenakan jilbab. Soal jilbab untuk polwan juga sudah diusulkan sejak era Kapolri Timur Pradopo. “Ditunda karena alasan apa?” ujar Ketua MUI, KH Amidan Syahberah, ketika dihubungi Tempo , Selasa, 3 Desember 2013. Menurut Amidan, penundaan boleh saja, hanya harus jelas tenggat waktunya. “Dari kapan sampai kapan, supaya ada kepastian hukum.” Pada 19 November 2013, Sutarman mengizinkan polwan memakai jilbab selama bertugas. Izin diberlakukan mulai 20 November. Namun, pada 29 November, Wakapolri Komisaris Jenderal Oegroseno mengirimkan telegram kepada polda se-Indonesia untuk menunda pemakaian jilbab. Menurut Amindan, jika penundaan jilbab hanya karena alasan warna, bisa disesuaikan dengan warna seragam utama Kepolisian. “Lalu alasan apalagi,” tutur Amidan. Dia menambahkan, jika penundaan karena politik, “Takut sama siapa? Umat Islam di Indonesia 90 persen,” ucapnya. Amidan mengungkapkan, pernyataan lisan yang sempat diucapkan Sutarman tentang penggunaan jilbab di Kepolisian sangat menggembirakan. Sebab, hal itu sangat didambakan polwan dan masyarakat. “Terutama umat Islam yang ada di Indonesia,” kata Amidan.SINGGIH SOARES | TIKA PRIMANDARITerpopuler: Paul Walker Punya Rumah Rahasia di Mentawai Bercerai, Andi Soraya Diusir dari Rumahnya Kapolri Sutarman: Jilbab Rp 5 Ribu Sudah Dapat Petisi Paul Walker untuk Lindungi Mentawai Oegroseno: Jangan Sampai Jilbab Lebih Seksi Berkat Paul Walker, Terumbu Karang Mentawai Selamat Ahok: Untung Saya Enggak Bawa Pistol Mobil Maut Paul Walker Seharga Rp 5 Miliar
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
6 jam lalu
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca Selengkapnya
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
21 jam lalu
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca Selengkapnya
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca Selengkapnya
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
1 hari lalu
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
1 hari lalu
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca Selengkapnya
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
2 hari lalu
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca Selengkapnya
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
2 hari lalu
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca Selengkapnya
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 hari lalu
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
2 hari lalu
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca Selengkapnya
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
2 hari lalu
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
5 jam lalu
6 jam lalu
9 jam lalu
11 jam lalu
14 jam lalu
17 jam lalu
18 jam lalu
20 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu