TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan tim penyidik KPK saat ini sedang melakukan penggeledahan di kantor milik Muchtar Effendi di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor. "Saat ini sedang berlangsung," kata dia kepada Tempo melalui pesan singkat, Selasa dini hari, 26 November 2013.
Menurut Johan, Muchtar Effendi diketahui sebagai salah satu saksi terkait dengan penyidikan dugaan suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namanya pun disebut menerima uang Rp 2 miliar dari Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian.
Namun, Muchtar membantah tuduhan tersebut. "Tidak ada itu uang-uangan," ujarnya beberapa waktu lalu.
Selain itu, dia juga disebut sebagai operator makelar pilkada di MK saat Akil Mochtar masih menjabat Ketua di mahkamah tersebut. Muchtar Effendi disebut sebagai orang kepercayaan Akil Mochtar untuk 'melobi' peserta pilkada di Kabupaten Banyuasin.
Akil ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. Hakim tertinggi peradilan itu diduga menerima suap dalam perkara sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak, Banten, dan sengketa Pilkada Kalimantan Tengah. Dalam kasus ini, KPK menyita duit sekitar Rp 3 miliar, Rp 1 miliar, dan Rp 2,7 miliar.
Akil sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini juga menjerat politikus Partai Golkar, Chairun Nisa; Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih; adik Gubernur Banten Ratu Atut bernama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan; advokat Susi Tur Andayani; serta pengusaha asal Palangkaraya, Cornelis Nalau.
AMRI MAHBUB | MUHAMAD RIZKI
Berita terkait
Soal Draf RUU Penyiaran, KPK Anggap Jurnalisme Investigasi Bantu Pemberantasan Korupsi
16 menit lalu
Pasal 50 B Ayat 2 huruf c draf RUU Penyiaran mengatur larangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi.
Baca SelengkapnyaKPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan
1 jam lalu
Windy Idol berstatus sebagai tersangka TPPU sejak Januari 2024.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan PTPN XI
2 jam lalu
KPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan lahan hak guna usaha yang diperuntukkan sebagai lahan penanaman tebu oleh PTPN XI.
Baca SelengkapnyaUsai Diperiksa Lagi di Kasus TPPU Hasbi Hasan, Windy Idol Irit Bicara
2 jam lalu
Windy Idol diperiksa kembali sebagai tersangka pada hari ini.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?
4 jam lalu
Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?
Baca SelengkapnyaPN Jakarta Selatan Kabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor untuk Perbaikan Materi
5 jam lalu
PN Jakarta Selatan mengabulkan pengajuan pencabutan permohonan praperadilan oleh kuasa hukum bekas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.
Baca SelengkapnyaEksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh: Penuntut Umum KPK Tak Berwenang Menuntut Perkara TPPU
5 jam lalu
Bekas Hakim Agung Gazalba Saleh keberatan mengenai kedudukan penuntut umum KPK yang tidak berwenang menuntut dalam perkara TPPU.
Baca SelengkapnyaAdu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta
7 jam lalu
Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy terseret saling lapor ke polisi dan KPK soal uang Rp 60 miliar yang diduga digelapkan rekan bisnis.
Baca SelengkapnyaAktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah
7 jam lalu
Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.
Baca SelengkapnyaJokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK
8 jam lalu
Jokowi akan umumkan Pansel KPK bulan ini. Apa itu Pansel KPK dan bagaimana aturan mengeenai pembentukannya?
Baca Selengkapnya