TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menantang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang merupakan kader PDI Perjuangan, untuk berdebat secara terbuka di depan umum. Tantangan itu dia lontarkan terkait dengan tingginya popularitas dan elektabilitas Jokowi.
Ruhut mengatakan, tingginya elektabilitas Jokowi dikarenakan bekas Wali Kota Solo itu selalu muncul di televisi. Ruhut meminta publik untuk tidak terkecoh dengan pencitraan seorang pemimpin. "Kalian yang angkat Jokowi, padahal dia tidak pernah debat. Yang kayak begitu mestinya diperhatikan dengan detail," kata Ruhut saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 26 November 2013.
Menurut dia, Demokrat tidak memiliki televisi untuk memberitakan kegiatannya. Dia juga membandingkan tokoh dan partai lain yang setiap hari beriklan di televisi. Tak heran, kata dia, popularitas tokoh tersebut menjadi tinggi. "Ayo, kita pertemukan yang tinggi-tinggi itu," kata dia.
Ruhut mengatakan, partainya sudah terpuruk terlalu dalam saat dipimpin Anas Urbaningrum. Saat itu, elektabilitas Demokrat terpuruk hingga angka 7 persen. Namun dia optimistis, dengan sisa waktu yang mereka miliki, Demokrat bisa mencapai angka 15 persen.
Menurut dia, sejak tampuk Ketua Umum Demokrat diambil alih Susilo Bambang Yudhoyono, pelan-pelan elektabilitas partainya mulai merangkak naik. "Nanti kalau naik terlalu cepat, jatuhnya juga akan cepat," kata dia.
Baca juga: Katrol Elektabilitas, Kader Demokrat Diminta Rajin Blusukan
WAYAN AGUS PURNOMO
Berita Terpopuler Lainnya:
KPK: Tidak Ada yang Disembunyikan dari Boediono
Inilah Cara NSA Sadap 50.000 Jaringan Komputer
3 Skenario PDIP agar Jokowi Jadi Presiden
SBY Belum Balas Surat, Oposisi Australia Khawatir
Diperiksa, Pengacara Minta Istri Anas Jujur
Berita terkait
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
7 jam lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
7 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
9 jam lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
13 jam lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
14 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
16 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
17 jam lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
17 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik
18 jam lalu
Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
18 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca Selengkapnya